REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai keterlambatan penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) di Ibu Kota bukan masalah besar.
"Saya rasa telat sedikit tidak apa-apalah. Lagi pula, penerapannya tetap akan dilakukan tahun ini, hanya saja waktunya tidak sesuai dengan yang kami rencanakan sebelumnya," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin.
Menurut dia, pada rencana sebelumnya, penerapan ERP ditargetkan mulai April 2014. Akan tetapi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI masih menyeleksi sejumlah perusahaan yang akan diajak bekerja sama menerapkan sistem tersebut.
"Saat ini, kira-kira sudah ada tiga perusahaan yang mengajukan proposal penawaran penerapan ERP di Jakarta. Ketiga perusahaan itu terdiri atas perusahaan asing dan lokal, tetapi kami masih lihat-lihat lagi," ujar Basuki.
Sebelum ERP benar-benar mulai diterapkan, kata dia, perusahaan-perusahaan itu akan melakukan uji coba di jalan protokol Jakarta, yakni Jalan Sudirman.
"Kami akan minta perusahaan itu untuk menguji sistem dan peralatan untuk ERP. Selain itu, selama masa uji coba, biaya yang digunakan adalah milik perusahaan masing-masing. Jadi, bukan kami yang membiayai," tutur Basuki.
Meskipun demikian, dia mengaku tidak dapat memastikan waktu pelaksanaan uji coba tersebut karena segala urusan terkait dengan uji coba hingga pelaksanaan tender ERP telah diserahkan kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Beberapa perangkat yang diperlukan dalam penerapan ERP, kata dia, di antaranya mesin electronic law enforcement, gerbang ERP, dan alat on board unit (OBU) yang akan dipasang di setiap mobil atau motor.
Ikuti Whatsapp Channel Republika