REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Thailand Senin bertemu untuk membicarakan persiapan pemilihan umum baru setelah Mahkamah Konstitusi Jumat memutuskan membatalkan hasil pemungutan suara nasional 2 Februari.
Komisi berharap untuk mencapai kesimpulan tentang bagaimana untuk menangani pemilihan baru.
Dikatakan sebelumnya bahwa pihaknya harus memiliki alternatif sebelum mengorganisir pemilu - baik untuk bertemu dengan pemerintah sementara untuk konsultasi, atau untuk mengundang semua partai politik untuk melakukan pembicaraan guna mencapai kesepakatan.
Mahkamah Konstitusi dengan suara enam berbanding tiga untuk membatalkan pemilihan umum, memaksa KPU untuk mengadakan pemilu baru.
Komisi menyatakan bahwa pemerintah sementara harus membiayai pemilu berikutnya karena pihaknya menolak untuk mengindahkan rekomendasi KPU untuk menunda pemungutan suara karena tidak siap dalam kaitannya pemilu 2 Februari.
Sementara itu, para anggota Partai Pheu Thailand mengatakan bahwa mereka akan berpakaian hitam untuk menghadiri pertemuan partai besok, guna menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.
Komite Reformasi Demokratis Rakyat (PDRC) anti-pemerintah mengumumkan pawai Bangkok dari lokasi reli Taman Lumpini ke Royal Plaza pada Sabtu, untuk menekankan permintaan penunjukan pemerintah sementara memimpin reformasi nasional sebelum pemilihan umum diadakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika