REPUBLIKA.CO.ID, Pemerintah Cina tengah serius bekerja mengatasi polusi tanah. Tak hanya udara dan air, tanah di Cina juga terdapat banyak cemaran zat berbahaya. Baru-baru ini, Perdana Menteri Li Keqiang dalam kongres rakyat nasional berjanji akan 'membersihkan' tanah dari logam beracun dan zat polutan lainnya.

Kementrian Perlindungan Lingkungan saat ini juga tengah menjalankan rencana yang komprehensif terkait lingkungan. Tanah di Cina ditargetkan akan bersih dan layak pada 2017. Meskipun rencana aksi 'berantas polusi tanah' belum diresmikan, laman Nikkei melansir beberapa hal yang perlu dilakukan Cina merujuk dari pengalaman negara lain dalam mengatasi masalah polusi tanah.

Pertama, Cina perlu harus menetapkan aturan yang jelas mengenai survei wajib. Survei ini dinilai penting untuk memperoleh informasi yang akurat tentang daerah tercemar. Cukup sulit untuk mensurvei seluruh tanah di Cina, namun cukup realistis survei tanah dilakukan pada acara-acara tertentu. Misalnya saat penutupan pabrik, jual beli tanag dan awal proyek pembangunan daerah.

Kedua, data survei perlu diungkapkan sepenuhnya. Pemerintah Cina sejauh ini menolak untuk merilis informasi mengenai lokasi tanah yang terpolusi. Lokasi tanah yang terkena polusi dianggap sebagai rahasia negara. Ada dugaan publikasi mengenai wilayah-wilayah yang terkontaminasi akan bertentangan dengan kepentingan banyak individu dan bisnis. Namun, untuk menghentikan penyebaran polusi dan melaksanakan pemulihan yang efektif melalui kampanye sosial, informasi perlu dipublikasikan.

Ketiga, Cina dan Jepang diminta akur untuk menghadapi masalah polusi tanah. Meskipun hubungan kedua negara tidak begitu harmonis, perusahaan Jepang dianggap bisa berkontribusi membantu Cina mengatasi masalah polusi tanah.

Pada tahun 2012, Enbio Holdings mendirikan sebuah perusahaan remediasi tanah di kota Nanjing, Cina dengan mitra lokal. Usaha ini telah memulai tes skala menengah metode pembersihan untuk tanah dan air tanah di lokasi yang dulunya digunakan sebagai pabrik kimia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika