REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jajaran direksi PT Jakarta Monorail hari ini kembali melakukan rapat dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
Usai melakukan rapat tertutup dengan Jokowi, Direktur Utama PT Jakarta Monorail John Aryananda mengatakan, kedua belah pihak akan segera menyelesaikan perjanjian kerjasama pekan ini. "Semua sudah sepaham. Target kita akhir pekan ini," kata dia yang mengenakan setelan jas hitam, Selasa (26/3).
Menurut John, dua klausul perjanjian yang sebelumnya masih jadi perdebatan kini sudah disepakati. Pertama, PT Jakarta Monorail setuju dengan persyaratan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov), di mana Pemprov meminta proyek diselesaikan dalam waktu tiga tahun. Jika tidak, maka seluruh aset yang sudah dibangun akan menjadi milik Pemprov.
Kedua, PT Jakarta Monorail sepakat akan memberikan uang jaminan proyek sesuai dengan besaran yang ditentukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Meski demikian, John enggan mengungkap berapa persen besaran uang jaminan dari hasil kajian Bappenas tersebut.
"Untuk merealisasikan perjanjian kerjasama ini kedua belah pihak memang harus hati-hati. Karena ini menyangkut pembangunan untuk 50 tahun mendatang," kata dia ketika ditanya mengapa perjanjian kerjasama tak juga rampung.
Sementara, mengenai pembayaran tiang pancang kepada PT Adhi Karya, John mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu kajian dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). PT Jakarta Monorail, kata dia, akan membayar tiang-tiang sesuai dengan harga hasil kajian BPKP nanti.
Di temui terpisah, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo justru tak mau menyebut kapan target perjanjian kerjasama monorel diselesaikan. Menurutnya, saat ini antara Pemprov dengan PT Jakarta Monorail masih membahas tentang potensi untung rugi proyek tersebut. "Ini masih hitung untung-rugi. Kalau perusahaan harusnya untung dong," kata calon presiden PDIP tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika