REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Achmad Basarah menyesalkan beberapa politisi dari partai berbasis Islam menyerang Joko Widodo (Jokowi) dan partainya yang seharusnya tidak perlu dilakukan menjelang Pemilu 2014.
"Saya menilai sikap Fahri Hamzah dan Indra (PKS) yang menyerang kami dengan cara-cara konfrontatif dan itu bukan sikap yang seharusnya dilakukan tokoh partai Islam," kata Achmad Basarah, di Jakarta, Rabu (26/3).
Dia menilai sikap kedua politisi itu merupakan serangan untuk menegatifkan citra Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) karena banyak partai yang "kebakaran jenggot" pasca-pencapresan Gubernur DKI Jakarta itu. Hal itu menurut dia akhirnya menyebabkan mereka melakukan cara-cara yang seharusnya tidak dilakukan dengan menyerang PDIP dan Jokowi.
"Banyak yang 'kebakaran jenggot' akibat PDIP mencapreskan Jokowi sebelum Pemilu Legislatif sehingga mereka lakukan cara-cara yang seharusnya tidak patut mereka lakukan dengan menyerang PDIP dan Jokowi," ujarnya.
Dia menilai serangan terhadap Jokowi dan PDIP justru menambah simpati rakyat terhadap keduanya. Basarah mengatakan, saat ini PDIP akan berdiskusi dan berdebat tentang konsep membangun bangsa Indonesia di masa depan.
Saat ini, menurut dia, parpol sebaiknya fokus pada agenda Pemilu Legislatif (Pileg) masing-masing dan ketika Pemilu 2019 yaitu penggabungan pelaksanaan Pileg dan Pemilu Presiden (Pilpres) maka baru bisa digabungkan antara perdebatan antara Pileg-Pilpres secara bersamaan. "Selama ini PDIP tidak pernah melakukan tindakan yang sifatnya merugikan kepentingan PKS karena memang konstituen PKS dan PDIP berbeda segmen," ujarnya.
Dia menjelaskan saat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishak ditangkap KPK, PDIP telah menahan diri untuk tidak ikut menyerang PKS. Menurut dia, PDIP bahkan dengan bahasa santun menjawab pertanyaan wartawan soal LHI tersebut dengan jawaban bahwa kami bukanlah parpol yang biasa menari-menari di atas penderitaan orang lain.
"Kami malah mendoakan semoga PKS dapat segera mengatasi musibah yang dialaminya sebagai akibat perilaku mantan presidennya sendiri," katanya.
Kedua menurut dia, saat ini masih dalam momentum kampanye Pileg sehingga kurang relevan apabila isu-isu yang dikembangkan terkait kekuasaan eksekutif. Dia mengatakan seharusnya debat yang mengemuka adalah caleg bukan pencapresan Jokowi.
"Ketiga, Jokowi ditetapkan sebagai capres adalah atas penugasan partai, sehingga segala ucapan, sikap dan tindakannya memang harus menunggu instruksi dan berkoordinasi dengan PDI-P," ujarnya.
Basarah menegaskan sejauh ini PDI-P memang belum memberikan ijin kepada Jokowi untuk bicara berbagai masalah politik dan pemerintahan ke depan. Hal itu menurut dia karena DPP PDI-P meminta semua kader partai termasuk Jokowi sendiri hanya fokus pada pemenangan Pileg terlebih dahulu.
"Oleh karena itu memang sudah seharusnya Jokowi tidak terpancing mengomentari isu-isu politik lain termasuk tentang kasus bank century," ujarnya.
Sebelumnya Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Fahri Hamzah kembali menilai capres PDIP Jokowi tidak paham kasus bailout Bank Century. Sementara Ketua DPP PKS Indra mengaku heran apabila Jokowi tidak paham kasus Century padahal kasus tersebut menjadi masalah nasional dan konsumsi publik selama tiga tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika