REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Pemerintah dan MILF menandatangani kesepakatan damai untuk mengakhiri konflik berdarah yang telah berlangsung sejak puluhan dekade lalu.

Peristiwa bersejarah tersebut berlangsung di Istana Malacanang, Manila,  Kamis (27/3). Perjanjian ini diharapkan juga menjadi awal jalan damai yang diharapkan memberi hak-hak bagi Bangsa Moro yang mendiami sejumlah provinsi di bagian Selatan Filipina.

Ketua Umum DPP Muhammadiyah Din Syamsuddin, yang hadir di acara itu mengatakan kesepakatan ditandatangani oleh masing-masing ketua panel dari kedua pihak, yaitu Prof Miriam dan Mohager Iqbal.

Perjanjian ini dihadiri PM Malaysia Najib Razak karena Malaysia adalah main facilitator negosiasi, dan para anggota International Contact Group (ICG), yang terdiri dari Pemerintah Jepang, Inggris, Turki, Saudi Arabia.

Hadir pula organisasi internasional lainnya, seperti Muhammadiyah, Community of Sant Egidio, Humanatarian Dialogue Centee, dan Conciliation Resources.

''Ini peristiwa  bersejarah dan diharapkan agar kesepakatan komprehensif ini bisa berjalan dengan lancar dan baik bagi terwujudnya perdamaian abadi atas dasar keadilan dan kesejahteraan," kata Din dalam siaran pers yang diterima Republika.

Ikuti Whatsapp Channel Republika