REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI— Pemkab Sukabumi memiliki anggaran yang terbatas untuk memperbaiki rumah tidak layak huni. Pasalnya, jumlah rumah tidak layak di Kabupaten Sukabumi masih banyak.

‘’Masih ada 40 ribu unit rumah tidak layak,’’ ujar Bupati Sukabumi Sukmawijaya, kepada wartawan saat meninjau salah satu rumah tidak layak di Kecamatan Nagrak, Kamis (28/3) siang. Puluhan ribu rumah tersebut tersebar di 47 kecamatan di Sukabumi.

Salah satunya terang Sukmawijaya berada di Kecamatan Nagrak. Di daerah itu sudah beberapa kali ditemukan rumah yang berdampingan atau serumah dengan binatang ternak seperti kambing maupun kerbau.Kondisi ini terang Sukmawijaya, sangat memprihatinkan dan harus segar dicarikan jalan keluar.

Diakui Sukmawijaya, anggaran yang dimiliki pemerintah sangat terbatas untuk membantu perbaikan rumah tidak layak. Pada 2014 ini lanjut Sukmawijaya, anggaran yang dialokasikan untuk rumah tidak layak hanya Rp 1,5 miliar.

Jumlah tersebut belum ditambah bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sukabumi dan pemerintah pusat. Namun, jumlah tersebut belum mampu menjangkau semua rumah tidak layak huni. "Intinya pembangunan rumah tidak layak huni tidak hanya diserahkan kepada pemerintah,’’ imbuh Sukmawijaya.

Upaya tersebut memerlukan perhatian dari sejumlah pihak yang mampu untuk memberikan bantuannya. Perbaikan rumah tidak layak yang berdampingan dengan kandang kerbau di Kecamatan Nagrak misalnya kata Sukmawijaya, masih mengandalkan bantuan pribadi seperti dari Sekda Kabupaten Sukabumi dan Bupati serta Kepala Bagian Kegamaan Sukabumi. Hal ini dikarenakan bantuan dari pemerintah harus menempuh prosedur yang tidak mudah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika