REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kasus Satinah dianggap merupakan bagian dari kesalahan negara dalam mengelola dan melindungi rakyatnya.

 Karena itu, pemerintah diminta bertanggungjawab besar untuk menyelamatkan TKW asal Kabupaten Semarang ini dari eksekusi pancung terhadap Satinah.

Ketua Forum Kesetaraan dan Keadilan Gender Jawa Tengah, Hj Indra Kertati Gunarto mengatakan, pemerintah pada semua lini harus bergerak cepat. Menurutnya, masalah yang kini dialami oleh TKW Satinah ini adalah tanggung jawab negara dalam melindungi rakyatnya.

“Ini bukan soal satu nyawa dibandingkan dengan nilai Rp 21 miliar, tapi soal bagaimana negara harus mengurus rakyatnya,” tegas Indra.

Jika negara benar dalam mengurus rakyatnya kejadian semacam ini (red; TKW berurusan hukum) tidak akan terus terulang lagi di luar negeri. Jika di republik ini kesempatan kerja terbuka lebar dan pendidikan buat kaum perempuan dapat dinikmati, ujarnya, orang tidak akan lari ke luar negeri.

Menurutnya, ini bisa menjadi momentum dan kajian –sampai saat ini-- pemerintah tidak pernah memiliki perjanjian yang jelas. “Baik dalam hal pengelolaan tenaga kerja Indonesia dan melindungi warganya yang ada di luar negeri,” tambah Indra.

Ikuti Whatsapp Channel Republika