REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Presiden Korea Selatan Park Geun-hye mengatakan bahwa pihaknya siap memberikan bantuan ekonomi untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi di Korea Utara jika mereka setuju untuk menghentikan program senjata nuklirnya.
Namun Korea Utara telah berkali-kali menolak gagasan untuk meninggalkan program nuklirnya. Korea Utara dan Selatan secara teknis telah melakukan perang dingin sejak berakhirnya konflik sipil tahun 1950-1953, setelah itu mereka melakukan gencatan senjata namun dinilai hanya isapan jempol semata.
Korea Utara mengancam dengan serangan nuklir terhadap korea Selatan terkait kerja sama militer yang mereka laukan dengan Amerika Serikat tahun lalu setelah PBB memberikan sanksi kepada Korea Utara atas uji coba nuklirnya yang ketiga.
Park Geun-hye mengatakan bahwa kedua Korea harus mulai bekerja untuk mempersiapkan unifikasi dan menawarkan bantuan untuk mengembangkan ekonomi, pertanian serta infrastruktur Korea Utara. "Kami akan menawarkan bantuan kepada mereka jika mereka mau menghentikan program senjata nuklirnya," ujar Park Geun-hye seperti dilansir reuters.com, Jumat (28/3)
Park juga menawarkan untuk membantu Korea Utara untuk bergabung dengan sistem keuangan internasional dan mengusulkan membentuk kantor penghubung di kedua belah pihak.
Lima negara termasuk Korea Selatan dan Amerika pada tahun 2005 juga telah membuat kesepakatan dengan Korea Utara untuk memberikan bantuan ekonomi sebagai imbalan jika mereka sepakat untuk menghentikan program senjata nuklirnya.
Namun Korea Utara tetap dengan pendiriannya untuk menolak gagasan tersebut karena dinilai tetap akan merugikan Korea Utara. Korea Utara menuduh Amerika Serikat telah bekerja sama dengan Korea Selatan untuk mengembangkan senjata nuklir dan berencana untuk menyerang Korea Utara.
Keadaan ekonomi Korea Utara memang sangat jauh di bawah Korea Selatan sekitar satu banding 30, namun mereka tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Korea Utara telah melakukan uji coba rudal balistiknya dalam beberapa pekan terakhir dan mendapat kecaman dari PBB atas aksi tersebut.
PBB pun telah mengambil tindakan terkait aksi tersebut dengan melarang perdagangan senjata dan memangkas keuangan internasional mereka.
Advertisement
