REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Seorang pejabat Pemerintah Otonomi Nasional Palestina (PNA), Sabtu (29/3), mengatakan komite gabungan yang diketuai oleh Perdana Menteri Rami Hamballah telah dibentuk untuk menangani urussan di Jalur Gaza.

Namun komite tersebut ditolak oleh Gerakan Perlawanan Islam (HAMAS), yang menguasai Jalur Gaza.

Jawad An-Najji, Menteri Ekonomi Nasional, mengatakan kepada Xinhua komite itu meliputi menteri di dalam Pemerintah Palestina dan beberapa pengusaha dari Jalur Gaza.

"Komite tersebut dibentuk dua bulan lalu untuk mengikuti perkembangan masalah penduduk Jalur Gaza dan bertujuan meredakan serta memfasilitasi kebutuhan harian kemanusiaan, ekonomi dan perdagangan warga," kata An-Najji.

HAMAS, yang merebut Jalur Gaza pada 2007, pada hari yang sama membantah gerakan tersebut menerima baik komite independen yang dibentuk oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk menangani urusan di Jalur Gaza.

Ihab Al-Ghussein, Juru Bicara Pemerintah HAMAS, mengatakan di laman resmi Facebooknya bahwa laporan tentang pembentukan komite itu dan penerimaan baik oleh Pemerintah HAMAS di Jalur Gaza "tak mendasar", demikian laporan Xinhua, Ahad.

Pada Sabtu pagi, Ma'moon Abu Shahla, Sekretaris Jenderal Dewan Koordinasi sektor swasta Jalur Gaza, memberitahu wartawan bahwa Abbas mengeluarkan keputusan untuk membentuk satu komite guna menangani urusan di Jalur Gaza.

Jalur Gaza telah menghadapi blokade ketat Israel sejak HAMAS merebut kekuasaan atas wilayah itu dengan mengusir pasukan keamanan yang setia kepada Abbas pada 2007.

Ikuti Whatsapp Channel Republika