REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado, Provinsi Sulut, menerapkan sistem manajemen pengelolaan keuangan profesional menggunakan bank.

"Retribusi yang ditagih dari pedagang di setiap pasar selanjutnya disetorkan kepada kepala urusan keuangan, kemudian ke bank. Kami menggunakan Bank Rakyat Indonesia," kata Direktur Utama PD Pasar, Didi Sjafii di Manado, Senin.

Dia mengatakan, apabila manajemen pengelolaan berbasis bank telah digunakan, maka tidak ada lagi uang hasil pungutan retribusi sewa kios atau lapak yang mengendap di PD Pasar, sehingga meminimalisasi kemungkinan terjadinya penggunaan secara tidak bertanggung jawab.

Dia mengatakan, pada tahun ini jajaran direksi menargetkan pendapatan sebesar Rp15 miliar dari target tahun sebelumnya sebesar Rp12 miliar, dan peningkatan ini diakibatkan melonjaknya upah minimum provinsi sebesar Rp1.950.000.

Menurut mantan anggota DPRD Kota Manado ini, PD Pasar belum memberikan kontribusi kepada pemerintah kota, karena pendapatan terserap untuk membayar gaji serta operasional PD Pasar.

"Pernah pada tahun sebelumnya PD Pasar memberikan kontribusi bagi pemerintah kota. Nah persoalan yang muncul adalah gaji karyawan tidak bisa dibayarkan sehingga menunggak. Itu adalah pertimbangan-pertimbangan logis yang harus dipikirkan," katanya.

Dia mengatakan, ke depan setiap pedagang akan didata kembali dan menggunakan kartu identitas khusus, sehingga potensi pendapatan dapat dihitung.

"Kartu identitas pedagang ini nantinya bisa dimanfaatkan sebagai bukti setoran atas biaya sewa. Pedagang yang akan menandatanganinya sebagai bukti keabsahan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika