REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, akan segera melelang "masterplan" atau rencana induk penanggulangan banjir yang akan diselaraskan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) daerah itu.
Wakil Wali Kota Samarinda Nusyirwan Ismail, mengatakan, lelang "masterplan" penanggulangan banjir itu dilakukan untuk mendapatkan konsultan yang profesional, khusus dalam menangani masalah banjir.
"Dengan keberadaan 'masterplan' tadi setidaknya mempermudah Samarinda untuk mendapatkan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum," ungkap Nusyirwan Ismail pada rembug mengatasi masalah di Banjir di Kota Samarinda yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kaltim di Polder Air Hitam Jalan AW Syahranie, Selasa.
Selain harus memiliki rencana induk, persyaratan yang juga menjadi modal utama untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, kata Nusyirwan Ismail, yakni Detail Desaign Enginering (DED) serta pembebasan lahan.
Walaupun proyek tersebut hanya ditangani Kementerian PU, namun hal tersebut menurut Nusyirwan Ismail tidak menjadi masalah bagi Pemeirntah Kota Samarinda. "Asalkan, apa yang dikerjakan bisa bersinergitas dan sesuai dengan 'masterplan' yang kami rencanakan," kata Nusyirwan Ismail.
Sementara, Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak menyatakan, pemerintah provinsi kini telah berupaya untuk memberikan dukungan dalam mengatasi banjir di Kota Samarinda yang menjadi ibu kota Provinsi Kaltim. Salah satunya kata dia dengan mengelar rembug masalah banjir dan diharapkan ada saran dan kritik guna menanggulangi banjir di Kota Samarinda.
"Mengingat hasil dari rembug banjir ini akan ditindaklanjuti dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk alokasi anggaran sesuai konsep yang dihimpun dari hasil rembug ttersebut," kata Awang Faroek.
Ia juga memberi apresiasi atas kerja keras Pemerintah Kota Samarinda dalam menanggulangi masalah banjir.