REPUBLLIKA.CO.ID, AUSTRALIA -- Kampus-kampus di Australia baru saja merilis kampanye kesadaran publik. Namun mereka membantah bahwa kampanye ini adalah upaya pengajuan tambahan anggaran yang akan disusun Pemerintah Federal, bulan depan.
Animasi 90 detik bertajuk “Teruslah Pintar” ini mengingatkan para penonton bahwa Australia akan tertinggal jika tak ada dukungan anggaran yang stabil kepada universitas.
Asosiasi Kampus-Kampus Australia “Universities Australia” (UA), yang mendanai kampanye ini melalui perusahaan komersial, bukannya dari uang pembayar pajak, menjelaskan kampanye ini adalah langkah awal untuk memulai debat publik nasional.
Ketua Asosiasi UA, Belinda Robinson mengatakan “Masyarakat kurang begitu paham akan peran universitas sebagai sebuah industri.”
“Negara –negara lain di dunia berinvestasi besar pada kampus dan program-progran penelitian mereka, dan kita perlu memastikan bahwa Australia tak ketinggalan untuk urusan ini.”
Kampanye animasi ini terinspirasi dari data Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang menyebut bahwa skala investasi publik Australia dalam bidang pendidikan tinggi terhadap jumlah pendapatan negara (GDP), menempati urutan ke-25 dari 30 negara ekonomi maju.
Namun Menteri Robinson membantah kampanye ini, yang disiarkan melalui social media dan website “Teruslah Pintar,” adalah upaya persuasi untuk menambah alokasi anggaran dalam bujet Federal yang akan dibahas bulan Mei.
“Ini bukan kampanye untuk meminta tambahan bujet, yang perlu digarisbawahi, ini adalah kampanye jangka panjang,” ujarnya, baru-baru ini.
“Ini bukan kampanye yang ditujukan untuk mencapai tujuan kebijakan tertentu dalam jangka pendek.”
Kampus-kampus di Australia menghadapi pemotongan anggaran senilai 2,3 milyar dolar yang belum disahkan oleh Parlemen Federal.
Juru Bicara Menteri Pendidikan, Christopher Pyne, mengatakan bahwa Pemerintah Koalisi saat ini terpaksa mengadopsi pemotongan anggaran yang dicanangkan Partai Buruh tahun lalu, karena hutang yang menumpuk dari pemerintahan sebelumnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika