REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Muhammadiyah kembali meneguhkan komitmennya untuk memelopori gerakan meluruskan arah kiblat bangsa.

Pasalnya, terdapat berbagai distorsi, penyelewengan dan penyimpangan politik yang sedang dialami bangsa Indonesia akibat perubahan geopolitik kebangsaan.

Informasi ini disampaikan oleh Prof. Dr. H. Muhammad Din Syamsuddin, MA, Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, dalam sambutan resminya.

Tepatnya dalam acara bertajuk: "Dialog Politik Nasional, Menyongsong Perubahan Kekuasaan pada Pemilu 2014: Muhammadiyah Buktikan Iman dan Amanah Indonesia Berkemajuan dan Bermartabat".

Acara ini diselenggarakan di Kantor Pusat Dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta, pada Selasa (2/4) s/d Rabu (3/4).

"Transisi demokrasi di Indonesia sudah terlalu panjang, sudah lebih dari satu dasawarsa. Jadi, sudah saatnya kita mengakhiri ini sebagai bentuk meluruskan kiblat bangsa Indonesia," tutur Din Syamsuddin.

Pertanyaannya, ujar Din Syamsuddin, apakah Pemilu 2014 nanti dapat mengakhiri transisi demokrasi di Indonesia? Apakah parlemen kita mampu mewujudkan konsolidasi demokrasi?

Kalau mau meluruskan kiblat bangsa, paparnya, bangsa Indonesia harus mampu mengakhiri transisi demokrasi dan mewujudkan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Kader-kader Muhammadiyah pun harus bisa menjadi agen perubahan terhadap fungsi kekuasaan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika