REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah merancang program untuk memberikan edukasi kepada para calon anggota legislatif terpilih. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, program ini menjadi salah satu jalan lembaganya untuk membantu memperkuat sistem politik di Indonesia.
"Siapa pun yang terpilih, kami KPK dalam posisi untuk memperkuat," ujar Busyro, di kantornya, Jakarta, Kamis (3/4). Menurut dia, program ini untuk mendorong menyiapkan sistem politik berintegritas pascapemilihan umum mendatang.
Busyro mengatakan, para caleg terpilih ini nantinya akan memegang tiga kewenangan yang sangat strategis. Yakni mengenai legislasi, anggaran, dan pengawasan. "Tiga kewenangan ini jika ditangan caleg yang remuk integritasnya, maka remuk pula bisnis proses di badan legislatif. Jangan sampai itu terjadi," kata dia.
KPK masih merumuskan materi edukasi untuk caleg terpilih itu. Namun, menurut Busyro, pada intinya berbasis pada tiga fungsi di parlemen tadi. Sehingga, ia mengatakan, para caleg nantinya bisa meresapi kandungan yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. "Kemudian caleg ini membaca fenomena bahwa korupsi ini merupakan 'mesin' yang terus menggerus kemiskinan, yang sistemik," ujar dia.
Menurut Busyro, program itu sebenarnya sudah mulai berjalan. Ia mengatakan, perwakilan KPK sudah mendatangi partai politik secara bergilir. Meskipun, menurut dia, belum semua partai mendapat giliran. Busyro berharap ke depan program edukasi ini akan berjalan lebih optimal bagi caleg terpilih. "Sukarela bisa, diwajibkan oleh fraksinya juga tidak ada masalah," kata dia.
Memperkuat sistem politik, menurut Busyro, sudah sangat jelas arahnya. Ia mengatakan, semua unsur dalam sistem politik harus mempunyai kewenangan, kewajiban, dan komitmen untuk membangun bangsa dan negara. "Secara lebih berkeadaban, atau integritas sebagai turunannya, transparan, dan pro kerakyatan," ujar dia.
Nilai-nilai itu, menurut Busyro, yang juga harus diperkuat untuk membangun demokratisasi ekonomi. Sejalan juga dengan penguatan nilai-nilai hak asasi manusia sebagaimana termaktub di dalam konstitusi. Busyro menilai semua itu harus dibangun melihat situasi kondisi yang terjadi selama ini. "Memembaca perjalanan negara kita ini produk pemilu 2009 dengan segala kelebihannya, tapi juga mengidap persoalan besar, yaitu korupsi yang sistemik," kata dia.
Busyro memang tidak dapat menyimpulkan terlebih dulu apa hasil dari pemilu mendatang. Namun, menurut dia, hal terpenting adalah KPK ikut berperan secara lebih konseptual untuk ikut membangun sistem politik berintegritas. Bagaimana jika program edukasi ini berjalan, tetapi masih ada anggota legislatif yang korup?"Kalau melakukan korupsi ya kami proses. Setelah diedukasi kemudian melakukan tindak pidana korupsi, kami terbuka kantor ini (KPK) 24 jam," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika