REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDIP menduga ada sejumlah pihak khawatir peta politik di Banten bergeser. Kekhawatiran itu diwujudkan dengan menyeret kadernya, Rano Karno, kedalam skandal korupsi petinggi Banten.

Wasekjen PDIP, Hasto Kristianto, menyatakan biarlah proses hukum membuktikan. Pihaknya menyadari berdasarkan peta politik tahun 2009, Banten merupakan basis Golkar. Namun dari pengalaman tahun 1999 dan didorong oleh gerakan arus bawah pasca pencapresan Jokowi, maka ada yang khawatir terjadinya perubahan peta politik di Banten.

"Nah penyebutan Rano Karno tidak terlepas dari kecenderungan perubahan peta politik itu," jelasnya, kepada Republika, Jumat (4/4). Selain itu ada pihak yang tidak menginginkan Si Doel naik menjadi gubernur. Dalam era demokrasi liberal, hal tersebut mungkin dianggap kewajaran.

Namun bagi PDIP, berbagai upaya tersebut tidak akan menyurutkan langkah dalam menyongsong gerakan arus bawah di Banten. "Masyarakat disana menginginkan adanya perombakan tatanan kekuasaan," jelasnya.