REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Mahasiswa di Riau meminta perambahan dan pemalakan liar serta pembakaran lahan yang terjadi di Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu dilaporkan ke United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO).
"Tim harus berani mengungkapkan fakta-fakta yang ada sampai ke UNESCO, supaya pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas terhadap perambah-perambah dan perusak paru-paru dunia tersebut," kata Presiden Mahasiswa Universitas Riau, Zulfa Hendri di Pekanbaru, Minggu.
Tim tersebut, lanjutnya, terdiri dari Pemerintahan Provinsi Riau, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau, Dinas Kehutanan Riau, Badan Koordinasi Penyuluhan Riau dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Riau.
Serta juga diikuti Pemerintahan Kabupaten Siak dan Pemerintahan Kabupaten Bengkalis antara lain seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan BLH kedua kabupaten, pelaku usaha kehutanan dan pemerhati lingkungan di Riau.
Lemahnya peran tim terbukti dengan ditemukannya berbagai titik api beberapa waktu lalu di kawasan tersebut sangatlah memprihatinkan.
Padahal, pengawasan terhadap wilayah itu sebenarnya sudah diatur kelembagaannya melalui Surat Keputusan Gubernur Riau No: Kpts.920/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 tentang Badan Koordinasi Pengelolaan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil?Bukit Batu.
Bahkan beberapa komponen yang ada dalam tim, justru diduga terlibat dalam "penghancuran" kawasan konservasi dunia tersebut.
"Kita berharap gubernur Riau dapat mengevaluasi kerja tim yang tidak terkesan hanya menginginkan proyek semata, tetapi benar-benar konsen kepada penjagaan serta pemeliharaan secara berkesinambungan sebagai salah satu paru-paru dunia," terangnya.
Lebih menyedihkan lagi adalah banyaknya oknum TNI dan Polri yang terlibat dalam perambahan tersebut untuk memperkaya diri dan kelompoknya.
Oknum?oknum tersebut bukanlah yang berpangkat rendah, tetapi para perwira manegah sampai perwira tinggi, justru diduga ikut terlibat mulai dari ajun komisaris besar sampai ke jenderal.
"Ini menuntut keberanian tersendiri dari tim dan melakukan ijtihad politik dari pemerintah sendiri," ucapnya.
Sementara Polri menyatakan telah membentuk tim khusus gabungan akan menyelidiki dugaan keterlibatan perambahan sampai memiliki lahan cagar biosfer, terkait terlibatnya oknum TNI dan Polri di kawasan konservasi.
"Kami ingin penyelesaian masalah ini bisa komprehensif dan tidak parsial karena menyangkut oknum-oknum yang ada di sana," kata Kapolda Riau, Brigjen Polisi Condro Kirono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika