REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) Fadillah Sabri mengatakan, sebanyak 2.500 dosen dan karyawan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang kini menjadi Perguruan Tinggi Negeri Baru statusnya tidak jelas. Padahal mereka ini sudah menunggu selama tiga tahun untuk diangkat menjadi PNS, namun hingga kini tak ada kabarnya, Senin, (7/4).

"Kami sudah berjuang ke mana-mana untuk mencari kepastian mendapatkan status PNS, baik melalui Kemenpan-RB maupun ke Kemdikbud. Namun hingga kini belum ada kejelasan," ujar Fadillah.

Dulu, terang Fadillah, saat 13 perguruan tinggi tersebut masih PTS kesejahteraannya jauh lebih baik. Namun saat diambil alih pemerintah menjadi PTN kesejahteraan malah semakin buruk. Padahal, ujar Fadillah, perguruan tinggi yang jadi PTN ini ada yang berada di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.

Fungsi perguruan tinggi ini memiliki peran strategis dalam mempelopori munculnya kesadaran terhadap arti pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. "Melihat arti penting PTN ini seharusnya pemerintah memperhatikan para dosen dan pegawainya. Jangan hanya mengambil asetnya saja, tapi tidak mempedulikan nasib pegawainya," kata Fadillah.

Dosen dan karyawan di PTNB ini, ujar Fadillah, ada yang sudah mengabdi belasan tahun, bahkan ada yang mengabdi 20 tahun. Pemerintah seharusnya memikirkan nasib mereka ke depan, setidaknya diangkat menjadi PNS sehingga jelas nasibnya dan masa tuanya.

Sebanyak 13 PTN baru itu antara lain, Universitas Bangka  Belitung, Politeknik Manufaktur  Bangka Belitung, Politeknik Maritim Negeri Semarang, Politeknik Negeri Madiun, Politeknik Negeri Bengkalis, Universitas Musamus Merauke, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Universitas Borneo Tarakan, Politeknik Negeri Batam, Politeknik Negeri Fakfak, Politeknik Negeri Balikpapan, Politeknik Negeri  Madura dan Politeknik Negeri Nusa Utara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika