REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK-- Komite Reformasi Demokratis Rakyat (PDRC) anti-pemerintah akan menggelar babak baru demonstrasi besar jika pemerintah menolak untuk menerima putusan Mahkamah Konstitusi dan lembaga anti-korupsi.

Akanat Promphan, juru bicara PDRC, mengatakan pertemuan kelompok para pemimpin secara nasional membahas dua keputusan yang tertunda oleh Pengadilan dan Komisi Anti-Korupsi Nasional (NACC). NACC akan mengumumkan keputusannya dalam kasus di mana Perdana Menteri sementara Yingluck Shinawatra didakwa melalaikan tugas dalam kapasitasnya sebagai ketua Komite Kebijakan Perberasan Nasional.

Dalam kasus lain, Mahkamah Konstitusi mengingatkan kasus Yingluck memindahkan secara tidak sah Thawil Pliensri, Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional, ke sebuah pos yang tidak aktif.

Pemerintah menolak menerima putusan NACC dan pengadilan yang sama saja dengan menolak sistem penyelidikan dan melanggar hukum, kata Akanat, dan menambahkan reaksi pemerintah akan memaksa PDRC untuk mengadakan demo besar lainnya.

Dia mengatakan pengunjuk rasa PDRC akan meluncurkan kampanye Selasa mendesak pegawai negeri sipil untuk berhenti melayani rezim Thaksin dan menunjukkan bahwa tugas mereka adalah bersama rakyat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika