REPUBLIKA.CO.ID,MAKASSAR--Tentara Nasional Indonesia Kodam VII/Wirabuana siap membantu dan memberantas kawanan geng motor di Makassar yang sudah meresahkan masyarakat tersebut.
"Kami siap membantu dan akan menangani anggota geng motor yang sudah banyak meresahkan masyarakat," tegas Pangdam VII/Wirabuana Mayor Jenderal TNI Bachtiar di Makassar, Senin.
Ia mengatakan, kebringasan geng motor di Makassar itu sudah sangat meresahkan masyarakat dan dirinya sudah mengetahui banyaknya korban yang jatuh, baik dari masyarakat sipil, wartawan dan bahkan anggota polisi juga.
Namun, sebelum anggotanya turun tangan, pihaknya mempercayakan semua keamanan kota di tangan kepolisian karena tugas polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat lebih dianggap mampu.
"Kita di TNI hanya sebatas 'back up' (mendukung) kalau diminta pastilah kita akan turun tangan karena semuanya demi keamanan dan stabilitas daerah sebagaimana tujuan pemerintah," katanya.
Mayjen TNI Bachtiar yang mengetahui adanya wartawan televisi lokal Celebes TV, Aditya Jufri yang menjadi korban kebrutalan anggota geng motor dengan menganiaya dan merampas harta bendanya dianggapnya sebagai ancaman yang serius.
Dirinya bahkan merasa sangat prihatin dengan banyaknya insan pers yang menjadi korban penganiayaan geng motor, apalagi sebelum penganiayaan yang dialami oleh Aditya, beberapa wartawan lainnya juga mengalami hal yang sama.
"Saya sangat prihatin karena teman-teman pers yang bekerja dengan sepenuh hati sudah mulai ketakutan karena ulah para geng motor. Saya berharap teman-teman pers bisa terus semangat dan menyerahkan penanganan itu kepada pihak yang berwajib," ucapnya.
Menurut perwira tinggi itu, aksi kekerasan yang dilakukan oleh geng motor merupakan musuh bersama dan bukan cuma musuh masyarakat tetapi semua pihak.
"Tentulah kita akan back up polisi dalam pemberantasan geng motor, karena TNI bukan hanya berfungsi dalam peperangan. Tetapi juga terlibat dalam membantu pemerintah dan polisi guna menciptakan situasi aman dan kondusif," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika