REPUBLIKA.CO.ID, BALAI KOTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan hasil temuannya terkait 19,4 persen dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak tepat sasaran ke Wakil Gubernur DKI Jakarta. Mereka bertemu dengan Wagub pada Kamis (10/4) di Balai Kota.

Aktivis ICW, Febri, salah satu anggota ICW mengatakan, laporan ini supaya menjadi bahan acuan evaluasi bagi pemerintah DKI. Agar penerima KJP jatuh kepada orang yang tepat."Dalam rangka biar KJP nyampek di orang yang tepat," Ujar Febri, Kamis (10/4) di Balai Kota.

Menurut Febi, Wakil Gubernur mengakui ada banyak pengaduan kepada pemerintah DKI. Meminta data KJP diperbaiki validitasnya agar bisa diandalkan.

Selain itu, lanjut Febi, Wagub juga mengatakan akan menaikkan dana KJP hingga Rp3 triliun.

Namun, Febi menjelaskan, Wagub menginginkan sebelum dana itu turun, data KJP harus valid dan benar. Supaya tidak ada orang kaya yang mendapatkan dana KJP. "Ahok bilang mau naik sampe Rp3 triliun. tapi sebelum cair, data rapih dulu," katanya.

Febi menambahkan, ICW mengusulkan sistem pendataan diperbaiki. Selain itu, ICW juga mengusulkan foto siswa miskin dipampang agar diketahui berhak mendapatkan KJP atau tidak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika