REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menuntut Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) segera memperjelas pembangunan pipa gas untuk Pembangkit Tambak Lorok di Semarang.
Apabila Bakrie and Brothers (BNBR) selaku pihak pembangun pipa tidak sanggup melaksanakan tugasnya, pemerintah harus mencabut hak khusus pembangunan pipa gas tersebut dari tangan perusahaan swasta itu.
Ketua Umum DPP Serikat Pekerja PLN Deden Adhityadarma mengatakan, telah enam tahun PLN menunggu realisasi pembangunan Pipa Gas dari BNBR untuk Pembangkit Tambak Lorok di Semarang. ''Sampai saat ini tidak kunjung juga dibangun,'' kata dia di Jakarta, Jumat (11/4) siang.
Menurut Deden, karena molornya pembangunan pipa gas tersebut setiap tahun PLN kehilangan kesempatan untuk menghemat Rp tiga triliun. Artinya, selama enam tahun ini dana senilai Rp 18 triliun menguap sia-sia.
Dia menerangkan, segala ketidakefisienan PLN itu pada akhirnya akan ditanggung oleh seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk subsidi yang diberikan kepada perusahaan pelat merah itu.
Rinciannya, pada 2011 subsidi untuk PLN mencapai Rp 93 triliun. Pada 2012, PLN mendapatkan subsidi Rp 103 triliun. Tahun lalu PLN mendapatkan subsidi Rp 101 triliun ditambah kerugian bersih 29,5 triliun.
Deden menegaskan, bila tidak ada lagi perusahaan lain yang menyatakan kesanggupan untuk membangunnya dalam waktu tertentu dengan harga yang wajar agar pembangunan diserahkan kepada PLN untuk dibangun secara mandiri.
Hal itu seperti yang pernah dilakukan PLN untuk ruas pemipaan gas dari Muara Karang ke Muara Tawar. Dia mengklaim, apabila dibangun oleh PLN maka harga gas bisa ditekan lebih rendah.
Deden mengancam, bila dalam waktu 7 x 24 jam sejak tuntutan ini tidak diperhatikan pemerintah maka pihaknya, yakni pegawai PLN seluruh Indonesia yang tergabung dalam Serikat Pekerja PLN dari Sabang sampai Merauke akan melakukan Penyampaian Pendapat di muka umum kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Selain itu juga akan melakukan penggalangan mogok kerja di seluruh Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika