REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK-- Komisi Anti-Korupsi Nasional (NACC) Thailand menegaskan perlakuan adil terhadap Perdana Menteri sementara Yingluck Shinawatra, yang dituduh melalaikan tugas berkaitan dengan aturan penjaminan beras.

Anggota NACC Vicha Mahakhun mengatakan, NACC membuka pintu sepenuhnya bagi Yingluck untuk menjelaskan tuduhan itu dan meyakinkan bahwa anggota NACC melakukan tugas mereka tanpa bias. Dia mengatakan, perdana menteri diizinkan didampingi seorang pengacara untuk membela kasusnya, praktek yang belum pernah diizinkan di masa lalu.

Namun demikian, Vicha memperingatkan pengacara Yingluck untuk tidak berlebihan menyatakan pendapatnya, atau dia dilarang bisa hadir di hadapan NACC di masa depan. Dia mengatakan, permintaan Ms Yingluck untuk mendatangkan banyak saksi untuk kasus ini akan tergantung pada kebijakan anggota NACC, dan ia hanya salah satu anggota.

Dia meyakinkan bahwa investigasi akan berlangsung transparan dan mengatakan bahwa partai politik harus berhati-hati dalam memberikan opini negatif terhadap lembaga independen. Dia mengatakan bahwa ia meyakini putusan NACC tidak akan menjerumuskan negara ke dalam kekacauan.

Sekretaris Jenderal NACC Sansern Poljiak mengatakan setelah Wakil Perdana Menteri sementara Kittiratt Na-Ranong, saksi terakhir dalam kasus ini, telah bersaksi, NACC akan memerlukan sepekan sebelum membuat keputusan mengenai nasib perdana menteri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika