REPUBLIKA.CO.ID, Juru bicara Twitter mengungkapkan, petingginya akan bertemu dengan pejabat pemerintahan Turki. Pertemuan ini diadakan usai Perdana Menteri Turki menyatakan akan mengejar Twitter karena masalah penggelapan pajak.

"Saya mengonfirmasi bertemu dengan para pejabat pemerintah," ujar juru bicara Twitter tanpa menyebutkan lebih detail. Laporan yang dilansir Bangkok Post, Senin (14/4) menyebutkan, pertamuan akan berlangsung hari ini.

Sabtu lalu, Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan dalam pidatonya menuduh perusahaan micro blogging ini terjerat dalam kasus penggelapan pajak di negaranya. "Twitter, YouTube dan Facebook adalah perusahaan internasional yang dididirikan untuk keuntungan dan menghasilkan uang," kata Erdogan.

"Twitter pada saat yang sama melakukan pengemplangan pajak. Kami akan mengejarnya," tambahnya. Tanggal 20 Maret lalu, Pemerintahan Erdogan sempat melarang akses layanan Twitter atas kebocoran di jejaring sosial yang melibatkan dirinya dan orang dilingkarannya dalam kasus korupsi.

Larangan ini lantas memicu kemarahan aliansi NATO Turki dan kelompok-kelompok hak asasi manusia internasional yang melihat ini sebagai sebuah kemunduran dalam demokrasi di negara Uni Eropa.  

Larangan ini kemudian dihentikan pada (3/4) setelah pengadilan tinggi setempat memutuskannya atas dasar kebebasan berbicara. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika