Selasa 15 Apr 2014 09:32 WIB

Jokowi Diminta Terbuka Soal Indikasi Korupsi di Dinas Pendidikan DKI

Joko Widodo (Jokowi)
Foto: Prayogi/Republika
Joko Widodo (Jokowi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wasekjen Badan Advokasi Hukum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Robby Ferliansyah mengatakan, adanya indikasi penggelembungan anggaran di Dinas

Pendidikan DKI Jakarta harus dilaporkan kepada KPK. Karenanya, Gubernur DKI Jakarta, Jokowi, diminta buka-bukaan atas dugaan kasus ini.

"Penggelembungan anggaran adalah akar dari munculnya tindakan korupsi. Kami mengapresiasi dan mendukung ICW yang terus memonitor perkembangan kasus ini. Oleh karena itu Gerindra mendorong kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk segera melaporkan dugaan kasus tersebut kepada pihak terkait," kata Robby di Gerindra Media Center Jakarta, kemarin.

Dia berharap, tidak ada pihak manapun yang menutup-nutupi kasus di pemerintah provinsi DKI Jakarta itu. Menurutnya, Gubernur sebagai pimpinan tertinggi tak boleh tutup mata atas indikasi penyimpangan.

"Dugaan korupsi pada Dinas Pendidikan harus diusut hingga tuntas. Jangan sampai kasus ini ditutup-tutupi, Itu sama saja artinya melindungi koruptor. Seorang pemimpin yang baik seharusnya melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, bukannya justru membiarkan benih-benih korupsi berkembang. Mencegah jauh lebih baik dibandingkan dengan mengobati," tegas Robby.

Di pihak lain, Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai langkah tidak tepat diambil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) karena tidak melaporkan indikasi korupsi anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri, mengatakan bahwa seharusnya indikasi tersebut tetap dilaporkan agar penegak hukum bisa menelusuri indikasi tersebut.

Sebelumnya Jokowi menyebut tak membawa kasus duplikasi anggaran Rp 700 miliar dan mark up harga Rp 500 miliar di dinas pendidikan ke ranah hukum. Jokowi beragumentasi dana itu belum digunakan sehingga korupsi belum terjadi. Menurutnya wajar jika ada anggaran yang digelembungkan yang bisa lolos dari dinas dan DPRD DKI Jakarta.

 

Jokowi juga mengatakan, ada sebanyak 62 ribu lebih mata anggaran yang tercantum dalam APBD 2014. Terlebih, verifikasi tiap mata anggaran dilakukan secara manual sehingga tidak mungkin untuk dicek satu per satu.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement

Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement