REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR dari Partai Keadilan Sejahtera, Ahmad Zainuddin, menyesalkan adanya politisasi dalam dunia pendidikan terkait masuknya nama Joko Widodo dalam soal Ujian Nasional (UN).

"Dengan alasan apapun, tidak dibenarkan adanya upaya sosialisasi atau kampanye politik di lingkungan sekolah," ujar Zainuddin di Jakarta, Selasa.

Apalagi jika itu dilakukan dalam soal UN SMA/SMK/MA, karena dikhawatirkan ada upaya penggiringan opini yang dapat menguntungkan ataupun dapat mendiskreditkan pihak tertentu yang dijadikan objek pada soal itu.

Sebelumnya pada Senin, ramai diberitakan mengenai soal UN mata pelajaran Bahasa Indonesia yang membahas mengenai biografi Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau Jokowi.

Biografi Jokowi itu ada pada soal nomor 13 dan 14 UN. Soal itu memuat biografi salah seorang tokoh yang menjadi kandidat dalam Pilpres pada Juli.

"Pemunculan biografi yang menjadi kontestan politik pada masa sekarang sangat rentan dengan tujuan tertentu," jelas dia.

Dia sangat menyayangkan hal itu terjadi dan berharap materi ujian biografi seharusnya mengambil contoh biografi tokoh lain.

"Masih banyak tokoh berprestasi lain yang tidak terkait kontestan politik saat ini," tukas dia. "Mendikbud harus bertanggung jawab dan mengusut tuntas permasalahan ini.''

Ikuti Whatsapp Channel Republika