REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koperasi dan UKM memfasilitasi koperasi dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (KUKM) di berbagai provinsi di Indonesia memperoleh sertifikat halal dan pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
"Pada tahun 2014, kami membimbing KUMKM tentang Kehalalan dan HKI di berbagai lokasi," kata Menteri Koperasi dan UKM, Sjarifuddin Hasan di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan sebanyak 50 KUMKM di 15 lokasi difasilitasi untuk mendapatkan sertifikat halal.
Disamping itu pihaknya juga memberikan bimbingan dan sosialisasi peningkatan mutu dan kemasan produk di 22 lokasi masing-masing kepada 50-60 KUMKM.
"Pendampingan sertifikasi halal, Standar Nasional Indonesia (SNI), HACCP dilakukan kepada pelaku UMKM dan koperasi yang memenuhi ketentuan," katanya.
Menteri menambahkan, pada prinsipnya, suatu produk dapat memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahapan yakni audit hingga uji laboratorium.
Audit terdiri dari ketentuan dari mana bahan baku diperoleh dimana kalau dari hewan apakah penyembelihannya sudah sesuai tata cara Islam atau belum.
Selain itu juga ketentuan soal bagaimana proses produksinya, distribusinya dan penyimpanannya.
"Audit ini hanya boleh dilakukan oleh badan sertifikasi yang sudah terakreditasi oleh badan akreditasi di negara di mana produk ini diproduksi. Di Indonesia oleh KAN atau Kantor Akreditasi Nasional," katanya.
Selama ini sertifikasi yang dilakukan LPPOM-MUI dan LPPOM-MUI belum terakreditasi di tingkat internasional sehingga produk KUMKM besar kemungkinan sulit diterima di negara-negara Islam atau yang membutuhkan logo Halal dan logo Halalnya pun yang diakui oleh mereka.
Selanjutnya, proses sertifikasi dilanjutkan dengan pengujian laboratorium dari produk yang sudah jadi, apakah mengandung babi dan turunannya, atau mengandung alkohol.
"Hasil Pengujian ini hanya diakui jika dilakukan oleh lab yang sudah terakreditasi, sementara ini dilakukan oleh LPPOM-MUI dan LPPOM-MUI belum punya lab yang terakreditasi," katanya.
Kemudian hasil audit dan pengujian disidangkan oleh Komisi Fatwa yang selama ini dilakukan oleh MUI baru kemudian Halal terbit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika