REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kepolisian Daerah Jawa Timur membongkar jaringan peretas atau hacker internasional yang melibatkan dua pelaku yakni warga negara Nigeria berinisial U dan warga Lampung, SI.
"U yang bertindak sebagai hacker dan SI yang menampung dana hasil kejahatannya senilai Rp 1,5 miliar," kata Kabid Humas Polda Jawa Timur (Jatim) Kombes Pol Awi Setiyono di Surabaya, Kamis (17/4).
Didampingi Kasubid II/Perbankan Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Wahyu Sribintoro, ia menjelaskan SI tertangkap di Lampung pada 2 April 2014.
"Awalnya, U meretas email milik CV S Terang yang berkedudukan di Surabaya. Perusahaan tepung tapioka itu memiliki kerja sama dengan perusahaan Jepang, Godo, Co, Ltd sejak tahun 2011," katanya.
Namun, transaksi tanggal 12 dan 20 Maret 2014 ada kejanggalan, karena perusahaan Jepang itu mengirimkan uang bukan ke rekening CV S Terang, melainkan ke rekening BRI milik SI di Lampung.
"SI yang mendapatkan alamat email dari U (setelah berhasil meretas) itu menyatakan kepada perusahaan Jepang bahwa rekening CV S Terang pada Bank Ekonomi sedang error dan harus dialihkan ke BRI milik SI," katanya.
Tindakan itu terbongkar karena CV S Terang merasa belum menerima pembayaran dari perusahaan Jepang tersebut. Direksi CV S Terang kemudian melakukan konfirmasi kepada perusahaan Jepang itu.
"Perusahaan Jepang itu mengelak sambil menunjukkan bukti transfer ke rekening BRI atas nama SI dengan surat pernyataan dari direksi CV S Terang yang akhirnya diketahui bila tanda tangan yang ada ternyata dipalsukan," katanya.
Akhirnya, direksi CV S Terang melaporkan ke Polda Jatim terkait pembajakan email miliknya. Penyidik Subdit II/Perbankan kemudian melakukan penyelidikan hingga menangkap SI di Desa Wonodadi, Gadingrejo, Pringsewu, Lampung, pada 2 April 2014.
"SI mengenal U melalui jejaring sosial Facebook. U kemudian menyatakan ingin bekerja sama untuk mengembangkan perusahaan di Indonesia. U pun mengirimkan uang hingga tiga kali yang akhirnya diketahui dari hasil kejahatan hacker," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika