REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Menteri Luar Negeri Ukraina menyatakan operasi melawan militan pendukung Rusia di Ukraina timur telah ditangguhkan selama peryaan Paskah. Dilansir dari BBC, Andriy Deshchytsia mengatakan aparat keamanan hanya akan melakukan tindakan militer jika para separatis tetap menduduki gedung-gedung pemerintahan.

Lanjutnya, operasi militer itu dilakukan untuk menciptakan kehidupan yang normal dan melindungi warga di Ukraina timur. "Operasi anti-teroris ditunda selama perayaan Paskah dan kami tidak akan menggunakan kekuatan militer terhadap para separatis saat ini," katanya. 

Sementara itu, Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) akan turut terlibat dalam proses negosiasi dengan para separatis. Sebaliknya, para separatis pun juga mendesak para demonstran pendukung Eropa untuk mengosongkan gedung yang mereka kuasai.

Juru bicara separatis di Kota Donetsk, mengatakan pemerintahan Kiev sendiri illegal dan mereka tidak akan berhenti hingga pemerintahan saat ini turun.

Para separatis sendiri menolak meninggalkan gedung-gedung pemerintahan di sejumlah kota. Mereka juga menentang kesepakatan yang telah dicapai oleh empat negara dalam pertemuan internasional Kamis kemarin. 

Rusia, Ukraina, Uni Eropa, dan Amerika Serikat telah sepakat bahwa kelompok militer ilegal di Ukraina harus dibubarkan dan para separatis yang menduduki gedung pemerintahan harus dilucuti senjatanya dan meninggalkan tempat tersebut. 

Selain itu, dalam kesepakatan itu juga diputuskan akan memberikan amnesti bagi para demonstran anti pemerintah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika