REPUBLIKA.CO.ID, GAZA CITY-- Para pemimpin Palestina dari Tepi Barat dan Jalur Gaza memutuskan akan membentuk satu pemerintah persatuan nasional dalam "lima pekan mendatang", kata para pejabat, Rabu. Kesepakatan itu, antara para anggota Organisasi Pembebasan Palestina dan Hamas dicapai setelah perundingan-perundingan di Gaza City yang dimulai Selasa petang, kata seorang anggota PLO yang tidak bersedia namanya disebutkan kepada AFP.
"Juga ada kemajuan mengenai penyelenggaraan pemilu mendatang dan susunan PLO," kata pejabat Palestina itu tanpa merinci lebih jauh.
Perundingan, yang diselenggarakan secara tertutup, diperkirakan akan berlanjut pada Rabu. Ini bukan pertama kali satu pemerintah persatuan nasional yang diumumkan oleh faksi-faksi yang bersaing, dan pada beberapa kesempatan sebelumnya untuk membentuk satu pemrintah mengalami kegagalan.
Fatah, komponen utama PLO, dan Hamas menandatangani satu perjanjian rekonsiliasi di Kairo tahun 2011 yang bertujuan untuk mengakhiri perpecahan politik antara Gaza dan Tepi Barat yang dikuasai Pemerintah Palestina.
Tetapi batas waktu telah datang dan pergi tanpa ada kemajuan dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian itu. Azzam al-Ahmad, seorang tokoh senior dalam partai Fatah yang dipimpin Presiden Mahmud Abbas, memimpin tim yang disambut oleh perdana menteri Hamas Ismail Haniya dan wakil pemimpin gerakan itu Mussa Abu Marzuq.
Haniya Selasa menyerukan rekonsiiiasi Palestina diperkuat untuk membentuk satu pemerintah, satu sistem politik dan satu program nasional. "Saya gembira bahwa saatnya telah tiba untuk mengakhiri perpecahan," kata Ahmad.
Pengumuman terbaru mengenai satu persetujuan itu datang ketika perundingan-perundingan perdamaian dengan Israel yang ditengahi Amerika Serikat berada diabang ambruk. Para pemimpin Paletina itu bertemu hanya sepekan sebelum berakhirnya target sembilan bulan yang semula ditetapkan bagi satu perjanjian Israel-Palestina.
Hamas menentang keras pada perundingan-perudingan Palestina dengan Israel. Pada saat yang sama, Palestina mengambangkan kembali dan kemudian mengabaikan satu ancaman untuk membubarkan Pemerintah Palestina (PA), yang mitra Israel rundingkan, jjka perundingan perdamaian mereka tetap mengalami kebuntuan.
"Tidak ada para pemimpin Paletina berbicara tentang satu prakarsa untuk membubarkan Pemerintah Palestina," kata kepala juru runding Saeb Erakat, Selasa. "Tetapi tindakan-tindakan Israel telah membatalkan semua aspek hukum,politik, keamanan, ekonomi dan operasional dan prerogatif Pemerintah Palestina."
PA dibentuk berdasarkan pejanjian-perjanjian Oslo tahun 1993 dan memperoleh pengakuan internasional yang luas tetapi PA bergantung penuh pada bantuan asing bagi pemerinnah otonomi yang berkedudukan di Tepi Barat itu.
Seorang pejabat Palestina, Ahad mengatakan bahwa Palestina mengemukakan kepada utusan perdamaian Amerika Serikat Martin Indyk bahwa jika Israel tidak membebaskan para tahanan Palestina seperti telah disepakati dan membekukan pembangunan permukiman, mereka mungkin akan membubarkan pemerintah itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika