REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA-- Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota setempat agar dalam penutupan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara yakni Dolly dan Jarak pada 19 Juni 2014 itu sesuai dengan perencanaan awal.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono, Jumat, mengatakan sebelumnya Pemkot berencana akan mengubah kawasan Dolly dan Jarak menjadi kawasan perdagangan dan diharapkan warga yang terdampak bisa melakukan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.
"Sayangnya, hingga kini, hal itu baru sebatas wacana. Seharusnya, itu tidak hanya wacana, tapi rencana harus segera direalisasikan sebab proses penutupan terus dilakukan," katanya.
Tentunya, lanjut dia, sekarang sudah ada beragam pelatihan ketrampilan untuk para PSK dan mucikari seperti halnya memasak, menjahit, merias dan lain-lain. "Sejauh ini belum ada realisasi pembangunan, baik sarana maupun prasarana yang dibutuhkan warga sekitar untuk dijadikan sebagai kawasan perdagangan," katanya.
Untuk itu, Baktiono meminta agar rencana pemkot untuk Dolly dan Jarak pascapenutupan tidak sekedar wacana yang tidak dimulai dari sekarang. Tentunya, hal ini nanti akan banyak elemen masyarakat yang dirugikan dari penutupan itu.
Tak hanya PSK dan mucikari, lanjut dia, tapi juga pedagang kaki lima (PKL), tukang cuci, tukang parkir, pemilik warung, kios dan lain-lain. "Yang dikhawatirkan, kalau Dolly dan Jarak nanti betul-betul tutup, lalu para PSK-nya berpraktik di jalanan. Ini tentu lebih berbahaya karena penyebaran penyakit HIV/AIDS semakin tidak terkontrol," katanya.
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan pihaknya menyerahkan konsep penataan kawasan Dolly dan Jarak kepada warga setempat setelah penutupan. Ia mengatakan tidak adanya konsep dari pemkot pascapenutupan Dolly dan Jarak mendorong pihaknya ingin warga setempat sendiri yang mengonsep.
"Warga Dolly dan Jarak inginnya seperti apa, baru kami akan bantu untuk menggerakkan. Kalau 'top down' itu kan tidak bagus. Tapi tetap kami akan berikan pendampingan. Potensi apa yang ada di sana warga bebas untuk memilih," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika