REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG-- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang menyebutkan sekitar 37 persen warga di wilayah ini belum memiliki fasilitas sanitasi yang layak. "Data terakhir tahun 2013, hanya 63 persen warga Kota Semarang yang sudah memiliki dan terlayani fasilitas sanitasi yang layak," kata Kepala Bappeda Kota Semarang Bambang Haryono di Semarang, Jumat.
Hal itu diungkapkannya di sela diskusi "Memandang Semarang dari Jomblang, Meluaskan Layanan Air Minum dan Sanitasi Terintegrasi dan Berkelanjutan" yang berlangsung di Hotel Gumaya Tower Semarang. Diskusi tersebut diprakarsai oleh Indonesian Urban Water, Sanitation, and Hygiene (IUWASH)-United States Agency for International Development (USAID) bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang.
Bambang menuturkan warga yang belum terlayani sarana sanitasi secara layak itu tersebar di seluruh kecamatan di Kota Semarang, tetapi kebanyakan di permukiman-permukiman kumuh dan padat penduduk. "Dari total warga Kota Semarang yang berjumlah sekitar 400.000 kepala keluarga (KK), memang masih ada 37 persennya yang belum terakses sanitasi layak, termasuk fasilitas sanitasi komunal," katanya.
Salah satu wilayah di Kota Semarang yang warganya termasuk paling banyak belum terlayani sarana sanitasi yang layak, kata dia, yakni Kecamatan Semarang Utara yang berada di kawasan pesisir. Menurut dia, selama ini masyarakat kerap menganggap sanitasi sebagai persoalan domestik atau urusan rumah tangga masing-masing sehingga cenderung menyepelekan ketersediaan fasilitas sanitasi.
"Kesadaran masyarakat juga kurang dalam penyediaan fasilitas sanitasi yang layak. Banyak yang masih membuang hajat sembarangan, misalnya di kebun belakang rumah, sungai, dan sebagainya," katanya.
Salah satu solusinya, kata dia, pembangunan sarana sanitasi komunal, seperti kamar mandi atau WC umum.
Namun, kendalanya pada ketersediaan lahan untuk fasilitas itu, terutama di permukiman padat penduduk. "Dari pemerintah siap membantu, tetapi tidak ada lahannya. Sebab, sarana sanitasi komunal kan butuh lahan yang relatif luas, sementara kondisi di permukiman padat penduduk tentu tak memungkinkan," katanya.
Pembangunan sarana sanitasi komunal di beberapa kelurahan terpaksa tertunda karena lokasinya belum tersedia, kata dia, tetapi ada pula warga setempat yang merelakan lahannya untuk dibangun kamar mandi umum.
"Seperti di Jomblang, Semarang. Ada salah satu warga yang merelakan lahannya dihibahkan untuk dibangun sarana sanitasi komunal. Ya, tetapi kan tidak semuanya mau menghibahkan lahannya," kata Bambang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika