REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Kubu oposisi pemerintah Korea Selatan, Aliansi Politik Baru untuk Demokrasi (NPAD), meminta Presiden Park Geun-hye minta maaf atas kejadian tenggelamnya kapal 16 Maret lalu.

Mereka juga menyoroti pengunduran diri Perdana Menteri Chung Hong-won dengan menyebutnya tidak bertanggungjawab dan pengecut. NPAD menekankan, semua anggota kabinet, temasuk Chung, harus melakukan upaya terbaik atas musibah yang menewaskan ratusan orang itu.

''Yang terpenting kini adalah sikap bertanggung jawab presiden,'' kata Wakil Ketua NPAD Ahn Cheol-soo seperti dikutip Korea Herald, Ahad (27/4).

Adalah wajar, kata Ahn, jika presiden sebagai orang nomor satu suatu bangsa meminta maaf atas kegagalan yang dilakukan sambil tetap melakukan investigasi menyeluruh dan mengadili mereka yang bertanggung jawab atas tenggelamnya feri Sewol. Hal itu dikarenakan pemerintah dinilai gagal menjalankan kewajibannya melindungi hidup warga negaranya.

Meski telah mengundurkan diri, NPAD meminta Chung untuk tetap bertanggungjawab dalam penanganan insiden feri Sewol.''Apa yang terjadi jika perdana menteri mundur di saat krisis seperti ini? Hal yang harus dilakukannya adalah berupaya penuh menyelesaikan penanganan bencana,'' kata Ahn.

NPAD juga meminta adanya penjelasan parlemen secara terbuka tahun ini atas tenggelamnya feri Sewol.

Ikuti Whatsapp Channel Republika