REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Ribuan warga Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, diduga menjadi korban pungutan liar Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona).

Sukar, salah seorang korban Prona di Cirebon, Selasa, mengatakan ribuan warga Cirebon diduga menjadi korban pungli dalam Prona, padahal pembuatan sertifikat tanah tersebut gratis. "Tapi kenyataan mereka harus mengeluarkan biaya," katanya.

Ia mengatakan Prona untuk Kabupaten Cirebon sebanyak 2.500 bidang yang tersebar di sejumlah kecamatan. Setiap panitia desa meminta biaya mulai dari Rp 750 ribu hingga Rp 1,5 juta setiap pemohon.

Kar, warga di Desa Kamarang Lebak, Kecamatan Greged, mengeluhkan pungutan untuk pengurusan sertifikasi Prona. "Padahal katanya gratis," katanya.

Warga Desa Kedongdong Kidul, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon juga mengalam hal serupa, Mereka harus menyetor uang kepada pihak desa untuk pengurusan sertifikasi Prona sebesar Rp 500.000 hingga Rp 1,5 juta.

Kepala BPN Kabupaten Cirebon Andi Rapiuddin melalui Kasubag Tata Usaha Wahyono mengatakan pihaknya sudah memberikan imbauan pada petugas Prona terkait dengan larangan meminta uang dalam pengurusan sertfikat tanah. Pihaknya menjamin dari pegawai BPN tidak melakukan pungli. Jika terjadi pungli di tingkat panitia desa, katanya, hal itu bukan wewenangnya.

Ia mangatakan Kabupaten Cirebon memperoleh 2.500 bidang sertifikat Prona yang tersebar di sejumlah kecamatan. Ia mengharapkan Prona selesai sesuai target dan tidak terjadi pungli.

Ikuti Whatsapp Channel Republika