REPUBLIKA.CO.ID, DAMASKUS -- Kelompok hak asasi internasional, Selasa, mengimbau Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa memblokir aliran senjata kepada pemerintah Suriah, yang dikatakannya melancarkan serangan membabi-buta dengan "bom barel".

Human Rights Watch (HRW), yang bermarkas di New York, mengatakan mencatat 85 serangan udara oleh pemerintah terhadap daerah oposisi di Provinsi Aleppo utara sejak 22 Februari.

Pihaknya mendesak PBB untuk memblokir aliran senjata kepada pemerintah dan kelompok lain yang melakukan pelanggaran terhadap masyarakat sipil di negara yang dilanda perang, di mana diperkirakan 150.000 orang tewas dalam tiga tahun terakhir.

"Dewan Keamanan harus memberlakukan embargo senjata terhadap pemerintah Suriah, selain kepada kelompok-kelompok yang berimplikasi menyebarluaskan atau melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara sistematik," kata HRW.

Pernyataan tersebut muncul setelah lebih dari dua bulan, 22 Februari, resolusi Dewan Keamanan menuntut diakhirinya serangan-serangan terhadap daerah sipil.

HRW yang mengatakan, sejak saat itu pihaknya "telah mendokumentasikan serangan setidaknya 85 lokasi (yang dilakukan oposisi) di sekitar kota Aleppo ... termasuk dua serangan bom barel pemerintah pada rumah sakit resmi".

Serangan-serangan, yang kabarnya melibatkan "bom-bom tak terarah, bom barel ledakan tinggi", menghantam warga sipil dan objek-obyek sipil "tanpa pandang bulu".

Kelompok itu mengatakan, serangan-serangan tidak bisa membedakan antara pejuang dan warga sipil yang "tak melanggar hukum".

Serangan-serangan seperti itu "terus berlanjut meskipun Resolusi Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat dikeluarkan pada 22 Februari 2014, menuntut semua pihak di Suriah menghentikan penggunaan bom barel secara sembarangan dan senjata-senjata lain pada penduduk daerah itu," kata HRW.

Pasukan pemerintah Suriah meluncurkan serangan udara menargetkan daerah-daerah oposisi pada 15 Desember lalu.

Ratusan orang, terutama warga sipil, telah tewas dalam serangan-serangan ini.

Ribuan keluarga telah melarikan diri ke pedesaan-pedesaan dan juga tetangga Turki di utara.

Pernyataan HRW muncul sehari setelah Presiden Bashar al-Assad mendaftar untuk pemilihan kembali bulan depan.

"Presiden Assad berbicara mengenai pemilu, tetapi bagi warga Aleppo, mereka adalah satu-satunya yang menyaksikan militer menggunakan bom barel dan melakukan penembakan tanpa pandang bulu," kata Wakil Direktur HRW Timur Tengah dan Afrika Utara, Nadim Houry.

Kelompok hak asasi mengatakan, pasokan senjata ke kelompok-kelompok pemberontak adalah pelanggaran sistematis yang juga berkomitmen pelanggaran sistematis harus berhenti.

Pihaknya mengatakan bahwa "setidaknya beberapa senjata rakitan digunakan oleh pemberontak melawan serangan pada wilayah pemerintah di Aleppo rentan terhadap dampak sembarangan ketika digunakan untuk menyerang wilayah pemukiman penduduk".

Ikuti Whatsapp Channel Republika