REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam 'Aliansi Gerakan Menolak Dijajah' melakukan aksi di Gedung DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat, menuntut penghapusan bentuk komersialisasi pendidikan tinggi di Indonesia.

"Aliansi Gerakan Menolak Dijajah Kembali" yang terdiri atas HMI MPO Cabang Yogyakarta, PMII Sleman, HMI Bulaksumur, PMKRI, UGM, UNY, dan Amikom dalam aksinya sempat diwarnai aksi dorong antara pedemo dan aparat karena tidak diizinkan memasuki ruang rapat anggota DPRD Provinsi DIY.

Ratusan mahasiswa itu berusaha memaksa masuk karena tidak kunjung ditemui oleh Ketua DPRD Provinsi DIY.

Koordinator Aksi, Rahmad Maulana, mengatakan bahwa aksi yang melibatkan 200 mahasiswa itu dilakukan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).

Menurut Rahmad, pemerintah harus turut serta mengatur biaya pendidikan di masing-masing universitas.

"Selain mengatur soal kurikulum, kami meminta pemerintah juga mengawasi dan mengatur sistem serta besaran pembiayaan di tiap-tiap kampus," kata dia.

Hingga saat ini, kata dia, banyak kalangan masyarakat menengah ke bawah yang berprestasi. Namun, mereka kesulitan mengakses pendidikan tinggi karena mahalnya biaya pendidikan yang diatur secara privat oleh masing-masing kampus.

Menurut dia, privatisasi dan komersialisasi pendidikan itu berpangkal pada Undang-Undang Sisdiknas yang memperbolehkan lembaga pendidikan mencari biaya sendiri guna mencukupi biaya operasional pendidikan. "Hal ini harus ditinjau ulang," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika