REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Dunia menetapkan Indonesia di peringkat ke-10 ekonomi dunia dari Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB). Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai kabar baik tersebut jangan membuat Indonesia besar kepala karena masih banyak yang harus diperbaiki.

"Kalau kabar kurang baik itu motivasi, sedangkan kalau kabar baik itu jangan membuat kita besar kepala," ujar Ketua Umum HIPMI Raja Sapta Oktohari, Ahad (4/5/14), menanggapi kabar tersebut. Menurut laporan Bank Dunia, Indonesia berada peringkat ekonomi ke-10 di dunia, setelah AS, Tiongkok, India, Jepang, Jerman, Rusia, Brasil, Prancis, dan Inggris.

Raja Sapta mengatakan, menjelang pergantian presiden, semua informasi harusnya menjadi referensi pemerintahan ke depan. Pemerintah baru harus dapat meningkatkan yang sudah baik dan memperbaiki kekurangan.

Menurut dia, kekurangan pemerintah saat ini adalah keberpihakan pada dunia usaha, terutama pengusaha pemula. "Akses permodalan masih sulit. Bankable terhadap pengusaha pemula masih belum fleksibel," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga harus bisa meningkatkan pengelolaan legalitas perusahaan. Saat ini masih banyak usaha-usaha informal. Mereka harus diidentifikasi agar semua usaha di Indonesia menjadi formal sehingga mendapat perlakuan sama. "Sebenarnya tentang hal tersebut sudah ada di Perpres pengusaha pemula yang sudah diusahakan ke pemerintah," ujarnya.

HIPMI telah lama berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang melindungi usaha kecil nasional. Ada tiga poin penting yang diharapkan pengusaha masuk dalam Perpres. Pertama, kemudahan proses perizinan. Kedua, kemudahan dalam sektor keuangan. Dan ketiga, akses pasar. Pemerintah baru diharapkan dapat membuat hal tersebut menjadi Undang-undang.

"Perpres dapat mendorong sinergisitas antar lembaga sehingga keberpihakan pada pengusaha pemula bisa dirasakan," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika