REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad Zainuddin mengatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) gagal menjaga netralitas pendidikan dengan adanya politisasi pada soal ujian nasional.
"UN SMP yang dimulai hari ini dengan mata ujian Bahasa Indonesia menimbulkan kegaduhan. Pasalnya penarikan dan pergantian beberapa soal dalam naskah UN menyebabkan kendala tekhnis yang terjadi di beberapa sekolah tak dapat dihindari," ujar Zainuddin di Jakarta, Senin.
Penarikan dan pergantian beberapa soal tersebut disinyalir berisi tentang kiprah salah satu tokoh politik seperti Jokowi yang merupakan calon presiden dari PDI Perjuangan. Pelaksanaan UN Bahasa Indonesia di sejumlah daerah juga terdapat beberapa keganjilan. Di Pekanbaru misalnya, terdapat tiga hingga empat soal yang hilang tanpa ada soal pengganti. Sedangkan di Bangkalan juga terdapat soal nomor 13 yang hilang tanpa konfirmasi.
"Jika benar pergantian dan penarikan soal tersebut terkait materi soal bermuatan politis, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan harus bertanggung jawab atas hal tersebut, karena sebelumnya Nuh sudah menjamin tidak ada soal UN bebas dari muatan politik," kata dia.
Zainuddin menambahkan beberapa SMP di Padang juga menemukan lembar soal yang terselip antara soal nomor 1-7 yang baru dengan soal yang lama. Sedangkan untuk soal nomor 45 sampai dengan soal nomor 50 soalnya diralat akan tetapi soal aslinya masih ada, sehingga para siswa dibuat bingung karena ada dua soal ganda.
"Tentu kejadian ini semua sangat meresahkan siswa karena dapat menimbulkan kegaduhan atau pun dapat memecah konsentrasi siswa dalam menyelesaikan ujian dengan optimal," ujarnya.
Ia mensinyalir dengan adanya politisasi dalam UN tahun ini menandakan kegagalan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam menjaga netralitas lembaga pendidikan dari segala agenda politik praktis, yang juga tidak mampu mendisiplinkan staf yang ada di bawah kendali kekuasaannya.
Di sisi lain ia menegaskan bahwa politisasi UN ini menandakan tidak netralnya tim sukses kandidat capres tertentu yang menggunakan berbagai cara yang tidak sah dalam memenangkan pertarungan politik.
Sebelumnya Wamendikbud bidang Pendidikan Musliar Kasim mengatakan pihaknya mengganti soal UN yang berkaitan dengan tokoh politik. Sementara Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemdikbud Ibnu Hamad mengatakan sudah ada petunjuk teknis pada saat pemindaian sehingga peserta UN tidak akan dirugikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika