REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo resmi mengajukam cuti kurang lebih selama tiga bulan mulai 18 Mei mendatang. Kepemimpinan ibukota pun untuk sementara diambil alih oleh sang wakil gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang biasa disapa Ahok tersebut. Menanggapi cutinya Jokowi, Ahok pun memastikan progam pemerintah provinsi tetap akan terus berjalan.
Sejalan dengan Ahok, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Syahrial memastikan cutinya Jokowi tidak akan mengganggu progam yang sudah dicanangkan sebelumnya.
Syahrial menanggapi cutinya Jokowi sebagai hal yang wajar sebagai gubernur. "Itu kan hak orang, masa mau kerja terus-terusan," ujar Syahrial ketika ditemui di ruangannya, Senin (5/5).
Syahrial beralasan tidak terganggunya progam yang telah ada setelah cutinya Jokowi karena sudah ada pembagian tugas masing-masing. Ia juga menilai Jokowi bukanlah satu-satunya penentu segala hal yang ada di Jakarta.
"Memang pak Jokowi menentukan segala-galanya? Kan ada pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Ada wakil gubernur, ada wasekda,dan ada asistennya juga," ujar Syahrial.
Sedangkan anggota DPRD dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Triwisaksana mengatakan langkah cuti yang diambil Jokowi sudah tepat. Ia menjelaskan memang sudah seharusnya jika Jokowi mencalonkan diri sebagai calon presiden, dia harus mengambil cuti. Tri beralasan hal itu dilakukan agar tugasnya sebagai gubernur tidak terbengkalai dengan kegiatan pencapresannya.
"Ada dua Pekerjaan Rumah (PR) besar di DKI yang harus ditangani. Jika tidak cuti justru akan menghambat progam tersebut," ujar Tri.
Namun Tri kemudian menyayangkan cutinya Jokowi nanti akan menjadi preseden buruk ketika Jakarta merayakan hari jadinya pada 22 Juni mendatang. "Sayang sekali ketika HUT Jakarta, gubernurnya malah cuti," sesali Tri.
Namun, tanggapan berbeda justru datang dari aggota DPRD dari fraksi Partai Gerindra Mohamad Sanusi yang menyesalkan keputusan cuti Jokowi yang menurutnya mengganggu kinerja progam yang telah disusun Gubernur. Sanusi menyarankan akan lebih baik dan bijaksana jika Jokowi memilih mundur dari jabatan gubernur jika ingin fokus dengan pencapresannya.
Meskipun nantinya tugas tersebut dipindah alihkan ke pejabat pelaksana tugas yakni wakil gubernurnya Ahok, Sanusi mengakui tetap saja akan mempengaruhi progam yang akhirnya akan membingungkan."Ya akan lebih elegan ya mundur, jangan digantung seperti ini," ujar Sanusi.
Lebih lanjut Sanusi mengatakan mengurus Jakarta itu tidak bisa disamakan dengan kota atau kabupaten lainnya. Banyak persoalan di Jakarta yang memerlukan penanganan dan keputusan yang cepat dan tepat. "DKI itu bukan kota biasa, membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat," ujar Sanusi saat dihubungi Republika.
Ikuti Whatsapp Channel Republika