REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dilanda konflik dan kisruh internal antar pimpinan dan elite partai politik (parpol). Pasalnya, Ketua Umum (Ketum) PPP, Suryadharma Ali, dianggap oleh sebagian besar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP dan jajaran elite Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP telah bertindak melanggar batas Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran Rumah Tangga (ART) PPP.
Ketua DPP PPP, Aunur Rofiq, menyatakan kisruh dan konflik internal PPP murni disebabkan tindakan dan sikap politik Ketum PPP, Suryadharma Ali, yang dianggap oleh jajaran pimpinan elite PPP lainnya telah melanggar AD/ ART PPP.
"Pelanggaran Ketum PPP, Suryadharma Ali, terlihat jelas dari tindakannya menghadiri kampanye Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) bersama Wakil Ketua Dewan Penasihat PPP, KH. Muhammad Nur Iskandar SQ, dan Fungsionaris PPP, Dzan Faridz, dalam kampanye terbuka Partai Gerindra di Stadion Gelora bung Karno (GBK), Senayan," tutur Rofiq saat diwawancarai Republika, Senin petang (5/5) di Jakarta.
Rekan-rekan elite pimpinan PPP itu, ujar Rofiq, hanya ingin mengkoreksi sikap, tindakan dan langkah Ketum PPP yang telah keluar dari garis batas AD/ ART PPP. Tidak ada maksud atau tujuan lainnya untuk melengserkan Ketum PPP. Jadi, awal mula konflik dan kisruh internal itu diawai masalah pelanggaran Ketum PPP terhadap konstitusi partai.
Eskalasi konflik ini, papar Rofiq, terus membesar dan semakin meningkat akibat respon yang diberikan Ketum PPP tidak menyelesaikan masalah utama, bahkan memperuncing dan memperbesar masalah. Konflik itu terus meluas hingga melibatkan petinggi partai di Majelis Pertimbangan dan Majelis Pakar PPP
Respon Suryadharma Ali dengan memecat beberapa elite utama PPP yang terlibat konflik, lanjut Rofiq, akhirnya berbuntut panjang. Elite-elite PPP yang dipecat tidak terima dengan perlakuan itu dan justru menganggap sikap dan tindakan politik Ketum PPP semakin jauh dan keluar dari AD/ ART partai.
"Klimaks konflik PPP terjadi ketika Suryadharma Ali berupaya melibatkan Ketua Majelis Syariah PPP, KH. Maimun Zubair, untuk turun tangan menyelesaikan konflik dengan cara "Ishlah" atau Perdamaian," jelas Rofiq.
Cara ini, terang Rofiq, ditempuh Suryadharma Ali setelah elite-elite PPP menyetujui diselenggarakannya Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP. Mukernas di Bogor itu bertujuan untuk mempercepat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP pada 9 s/d 10 Mei 2014, meninjau ulang koalisi PPP dengan Partai Gerindra serta menganulir semua keputusan pemecatan jajaran elite pimpinan PPP oleh Ketum PPP, Suryadharma Ali.
Jadi, pungkas Rofiq, Suryadharma Ali segera menghubungi Ketua Majelis Syariah PPP, KH. Maimun Zubair, untuk mendamaikan konflik dan menganulir semua keputusan yang dibuat oleh jajaran elite pimpinan PPP. Konflik ini pun mulai reda sejak seruan "Ishlah" diumuman Ketua Mejalis Syari'ah PPP, KH. Maimun Zubair. KH. Maimun Zubair juga meminta semua elit pimpinan pusat DPP PPP untuk meninjau ulang koalisi dengan Partai Gerindra.
Ikuti Whatsapp Channel Republika