REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dilanda konflik dan kisruh internal antar pimpinan dan elite partai politik (parpol). Pasalnya, Ketua Umum (Ketum) PPP, Suryadharma Ali, dianggap oleh sebagian besar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP dan jajaran elite Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP telah bertindak melanggar batas Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran Rumah Tangga (ART) PPP.

Ketua DPP PPP, Aunur Rofiq, menyatakan kisruh dan konflik internal PPP murni disebabkan tindakan dan sikap politik Ketum PPP, Suryadharma Ali, yang dianggap oleh jajaran pimpinan elite PPP lainnya telah melanggar AD/ ART PPP.

"Pelanggaran Ketum PPP, Suryadharma Ali, terlihat jelas dari tindakannya menghadiri kampanye Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) bersama Wakil Ketua Dewan Penasihat PPP, KH. Muhammad Nur Iskandar SQ, dan Fungsionaris PPP, Dzan Faridz, dalam kampanye terbuka Partai Gerindra di Stadion Gelora bung Karno (GBK), Senayan," tutur Rofiq saat diwawancarai Republika, Senin petang (5/5) di Jakarta.

Rekan-rekan elite pimpinan PPP itu, ujar Rofiq, hanya ingin mengkoreksi sikap, tindakan dan langkah Ketum PPP yang telah keluar dari garis batas AD/ ART PPP. Tidak ada maksud atau tujuan lainnya untuk melengserkan Ketum PPP. Jadi, awal mula konflik dan kisruh internal itu diawai masalah pelanggaran Ketum PPP terhadap konstitusi partai.