REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK-- Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra, pada Selasa (6/5), akhirnya tiba di Mahkamah Konstitusi Thailand. Kehadiran Yingluck di MK hari ini ialah untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya atas sanksi hukum yang mungkin akan menurunkannya dari jabatan PM Thailand saat ini.
Salah satu dugaan itu yakni, penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan. Keinginan publik Thailand dalam menurunkan Yingluck dari tampuk kekuasaan PM, setidaknya didasarkan atas dua hal. Selain itu, Yingluck juga dituding tersangkut dalam skandal skema beras Thailand.
Di antara beberapa dakwaan yang ditudingkan pada Yingluck, wanita yang masih menjabat itu salah satunya harus berurusan dengan kerugian negara. Yingluck dinilai lalai menjalankan tugasnya melalui skema pembelian beras negara.
Hal ini menuai kritik keras, karena akibatnya hingga berbuntut pada kasus korupsi dan menghasilkan nilai kerugian yang besar. Kesalahan lain yang dilakukan adik mantan PM Thailand, Thaksin Shinawatra ini, ialah penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukannya atas pemindahan Kepala Dewan Keamanan Nasional, Thawil Pliensri, di 2011.
Hal yang dilakukan Yingluck itu, dinilai para oposisinya hanya menguntungkan sang PM. Kasus hukum yang dihadapkan pada Yingluck itu turut dibawa oleh Komisi Nasional Anti Korupsi Thailand. Lembaga itu turut andil dalam memperkarakan nasib Yingluck. Jika benar bersalah, Yingluck dipastikan harus turun dari jabatannya dan terkena larangan dalam karir politiknya selama lima tahun.
Dikutip dari Reuters, Senin (5/5), tak hanya mendapat pertentangan dari para pihak lawannya, langkah Yingluck dalam pemerintahan Thailand juga mendapat kritik dari sejumlah ahli hukum. Menurut mereka, jika saja salah satu tudingan itu benar di hadapan hukum, bukan hanya Yingluck yang harus hengkang.
Dengan tegas, para ahli hukum mengatakan, jajaran pemerintahannya pun harus menyusul langkah sang pimpinan. Adapun, keputusan hakim MK hari ini tak akan langsung dijatuhkan. Namun, pilihan hukuman yang tepat bagi sang PM itu bakal diputuskan secepatnya.
Menanggapi kemungkinan akan digulingkannya Yingluck, ketegangan massa pun kembali meningkat. Ketegangan terjadi antara massa pendukung dan antipemerintah. Massa pendukung Yingluck mengancam akan melakukan aksi konfrontasi dengan mengerahkan gelombang massa yang lebih besar, bila MK menjatuhkan hukuman pada sang PM.
Bahkan pekan depan, antarkubu kedua massa pendukung itu saling berencana melakukan aksi protes besar di dalam atau di seluruh wilayah Bangkok. Sebelumnya, hampir selama enam bulan, sejak November 2013, massa antipemerintah melancarkan aksi protes untuk menggulingkan Yingluck. Kisah penggulingan PM Thailand sebelumnya pun, tak jauh dari yang dialami Yingluck saat ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika