REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK-- Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra pada Selasa (6/5) kembali menjalani proses persidangannya. Kehadiran Yingluck dalam sidang yang digelar di Mahkamah Konstitusi Thailand itu, guna memberikan pembelaan atas sejumlah hal yang dituduhkan kepadanya.
Dikutip dari BBC News, Selasa (6/5), di hadapan pengadilan, Yingluck pun membantah kesalahan dan kerugian yang ditudingkan padanya itu. ''Saya membantah tuduhan tersebut. Saya tidak melakukan kesalahan hukum apapun. Dan, saya juga tidak menerima keuntungan apapun atas perjanjian itu,'' kata Yingluck dalam persidangan yang ia hadiri, Selasa (6/5), di Bangkok.
Ia menambahkan, bahwa perintahnya atas penggantian Kepala Dewan Keamanan Nasional Thailand, Thawil Pliensri di 2011, bukan lah untuk keuntungan pribadinya. Yingluck menegaskan, penggantian Thawil melainkan untuk kepentingan Thailand.
Pembelaan Yingluck, dilakukan untuk melawan seluruh tudingan buruk yang ditujukan padanya. Yingluck jelas tak menerima tuduhan penyalahgunaan kekuasaan sebagai PM yang dilakukannya. Atas peristiwa itu, Thawil pun telah dipulihkan atas hukum yang diterimanya.
Meski demikian, namun MK masih belum memutuskan, apakah penggantian Thawil itu telah melanggar aturan konstitusi. Sebelumnya, proses demi proses yang dilakukan massa antipemerintah untuk menggulingkan Yingluck telah berlangsung sejak enam bulan yang lalu.
Yingluck harus menghadapi rentetan kenyataan di hadapannya itu, karena sejumlah kasus negara yang ditudingkan kepadanya. Salah satu tuntutan hukum yang melanda Yingluck ialah kelalaiannya atas skema pembelian beras negara, yang dinilai syarat diwarnai praktik korupsi.
Sementara, di sisi lain, para pendukung Yingluck yakin beberapa kasus yang dihadapkan kepada wanita berambut panjang itu memang sengaja dilakukan untuk menjatuhkan sang PM. Pekan lalu, pemerintah yang masih berada di bawah kepemimpinan Yingluck pun, mengumumkan tanggal yang mungkin akan dilangsungkan kembali penyelenggaraan Pemilu Thailand.
Pemerintah Thailand menyatakan, pemilu yang terpaksa harus diulang itu akan dilakukan pada 20 Juli mendatang. Namun, pihak oposisi tak menyetujui tanggal tersebut. Adapun massa anti-pemerintah menuding kakak Yingluck, Thaksin Shinawatra, telah berada di balik kekuasaan yang diemban sang adik sebagai PM.
Tak hanya itu, antipemerintah pun menilai, bahwa selama masa kepemimpinan Yingluck, demokrasi Thailand telah diwarnai praktik korupsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika