REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah menemukan kata sepakat dengan PPP terkait konsep pemerintahan presidensial mendatang. Namun ini belum berarti kedua partai bersepakat membangun koalisi.

"Kami sepakat membangun sistem presidensial yang kuat dan membangun bangsa," kata Sekretaris Jendral DPP PDIP, Tjahjo Kumolo kepada wartawan usai pertemuan tertutup dengan pengurus PPP di Jakarta, Selasa (6/5).

Tjahjo mengatakan komunikasi politik antara PDIP dan PPP terus meningkat. Pertemuan pertama diawali lewat kunjungan mantan Ketua Umum PPP, Hamzah Haz ke kediaman Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Selanjutnya calon presiden (capres) PDIP, Joko Widodo juga bersilaturahmi ke kediaman Ketua Majelis Syariah PPP, KH Maimun Zubair di Rembang.

Pertemuan PDIP dan PPP kali ini, kata Tjahjo, merupakan pertemuan lanjutan. "Pertemuan ini bukan yang pertama," ujar Tjahjo.

Tjahjo menyatakan PDIP berpeluang membangun koalisi dengan PPP. Namun PDIP menghormati mekanisme internal yang mesti dilakukan PPP dalam memutuskan koalisi. "Kami tidak mau ikut campur organisasi PPP dalam Rapimnas. Maupun keputusan koalisi PPP," katanya.

Pertemuan antara elite PPP dan PDIP berlangsung secara tertutup. PDIP PPP akan diwakili oleh masing-masing pengurus partai. Dari pihak PDIP akan hadir Ketua DPP Effendi Simbolon; Bendahara Umum DPP, Olly Dondokambey; Wakil Sekretaris Jendral Eriko Sotarduga dan Achmad Basara; juga dan Tjahjo sendiri. Sementara dari PPP akan hadir Wakil Ketua Umum, Suharso Manoarfa; Sekretaris Jendral PPP, M. Rommahurmuziy; dan Ketua Majelis Pertimbangan Barlianta Haraharap.