REPUBLIKA.CO.ID, HOMS -- Satu operasi untuk mengungsikan sekitar 2.000 petempur dan warga sipil dari daerah-daerah yang dikuasai pemberontak di kota Homs, Suriah, mulai dilakukan pada Rabu (7/5). Demikian kata seorang perunding pemberontak.

"Tiga bus telah berangkat mengangkut 120 orang, para warga sipil termasuk yang cedera dan petempur," kata Abul Hareth al-Khalidi kepada AFP melalui internet.

Satu rekaman video yang dibuat para pegiat oposisi menunjukan satu kelompok petempur, sejumlah dari mereka mengenakan penutup muka berwarna hitam atau putih, berjalan di satu jalur menuju bus-bus berwarna hijau.

Mereka membawa barang-barang dan senjata ringan ketika naik bus-bus itu meniggalkan "ibu kota revolusi" yang dikepung tentara selama hampir dua tahun itu.

Sekitar satu jam setelah operasi itu dimulai, Abul Hareth mengatakan bus pertama telah tiba di utara provinsi itu.

Para pengungsi itu dipindahkan ke kota yang dikuasai pemberontak Dar al-Kebira sekitar 20 km dari Homs.

Kepergian mereka yang aman merupakan bagian dari satu perjanjian yang mengizinkan mereka membawa senjata-senjata ringan.

Perjanjian antara pemerintah dan pemberontak itu dicapai sebagai bagian dari satu pertukaran bagi sejumlah sandera yang ditahan oleh para petempur oposisi di kota Aleppo di utara.

Berdasarkan perjanjian itu, para petempur juga akan mendapat bantuan di dua kota berpenduduk mayoritas Syiah di provinsi yang sama, Nubol dan Zahraa, yang berada dalam kepungan.

Tidak segera jelas apakah bantuan itu telah mulai memasuki kota-kota itu, tetapi kelompok pemantau Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) mengatakan jalan ke daerah itu telah dipersiapkan bagi dimulainya pengiriman bantuan.

Apabila operasi Homs rampung, daerah-daerah yang ditinggalkan akan dikembalian kepada pemerintah yang diperkirakan akan mengirim pasukan untuk membersihkan ranjau-ranjau dan bahan-bahan peledak.

Pemerintah kemudian menguasai seluruh daerah itu kecuali satu daerah penting Homs. Distrik Waer akan tetap berada dalam kekuasaan pemerintah berdasarkan satu perjanjian serupa yang akan dilaksanakan di Kota Tua.

Kota Tua dan daerah-darah sekitarnya yang dikuasai pemberontak berada dalam pengepungan sejak tahun 2012.

Ikuti Whatsapp Channel Republika