REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Tertangkap tangannya Bupati Bogor, Rachmat Yasin (RY), oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan mempengaruhi kondisi Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk menentukan arah koalisi.
Pasalnya, masih ada Sekretaris Jenderal (Sekjend) PPP, Muhamad Romahurmuzy (Rommy) dan Wakil Ketua umum (Waketum) PPP, Emron Pangkapi, yang sering bersuara vokal di forum-forum PPP, termasuk saat berpolemik dengan Ketua Umum (Ketum) PPP, Suryadharma Ali (SDA).
Pakar politik Lembaga Ilmu Politik Indonesia (LIPI), Prof. Dr. Indria Samego, menyatakan suara faksi dari berbagai Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP, yang bersebrangan dengan faksi SDA, tetap akan vokal.
"Persoalan terkait Ketum PPP, SDA, memang melanggar Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran Rumah Tangga (ART) PPP. Tanpa RY pun, persoalan internal PPP akan menimbulkan polemik AD/ ART di internal pengurus PPP. Apalagi suara Emron dan Rommy lebih vokal dan nyaring daripada RY," tutur Indria saat dihubungi Republika, Kamis (8/5).
Persoalan tertangkap tangannya RY oleh KPK, ujar Indria, tidak berpengaruh signifikan terhadap Rapimnas PPP. Apalagi, RY hanya menjadi Ketua DPW PPP Jawa Barat (Jabar), serta masih ada Rommy dan Emron yang menjadi pengurus pusat harian PPP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika