REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat pimpinan nasional Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada hari pertama di Jakarta belum menghasilkan kesepakatan soal koalisi dengan partai lain terkait pencalonan presiden. Sebab, terdapat perbedaan pandangan di antara anggota partai dan ketidakhadiran ketua umum Suryadharma Ali.
"Kami belum menemukan kata sepakat soal arah koalisi dan kami belum akan menggunakan mekanisme voting untuk memutuskan persoalan tersebut. PPP ingin mengedepankan mufakat terlebih dahulu," kata Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuzy pada Ahad dini hari (11/5).
Selain itu, faktor kedua yang menyebabkan gagalnya PPP mencapai kesepakatan adalah karena partai berlambang Kabah tersebut masih menunggu kehadiran ketua umum Suryadharma Ali dalam rapimnas.
Menurut keterangan Wakil Ketua Umum PPP, Emron Pangkapi, Suryadharma tidak menghadiri rapimnas karena masih menemui sejumlah pejabat dewan pimpinan wilayah (DPW) untuk menyamakan pandangan terkait koalisi.
"Untuk sementara ini Rapimnas kami tunda karena kami masih menunggu ketua umum. Kami telah mengutus beberapa orang untuk mencoba berkomunikasi dengan beliau yang saat ini sedang berusaha menemukan perbedaan pendapat di antara teman-teman DPW," kata Emron.
Emron mengatakan bahwa partainya juga masih membahas kapan rapimnas akan diteruskan kembali. Ada tiga pilihan mengenai hal tersebut yaitu, Ahad malam, Senin malam, dan Selasa malam.
Sedianya, rapimnas kedua yang dihadiri oleh sejumlah pengurus pusat, wilayah, dan sejumlah ketua majelis itu diagendakan untuk menentukan ke mana dukungan PPP akan diberikan dalam pemilu presiden mendatang.
Setidaknya ada tiga nama calon presiden yang beredar di PPP yaitu, Joko Widodo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Prabowo Subianto dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Aburizal Bakrie dari Partai Golongan Karya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika