REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Uni Eropa (UE) terancam tidak bisa memantau proses pemilihan presiden di Mesir yang dijadwalkan penyelenggaraannya pada bulan ini. Ini disebabkan pemerintah Mesir tidak memberikan izin pihak UE untuk membawa tim serta peralatan keamanan dan keselamatan ke negara tersebut.

Alasan yang digunakan pemerintah Mesir terkait dengan persoalan administrasi. Padahal UE telah mengirim permintaan beberapa kali ke Mesir, namun administrasi yang cukup sulit mengakibatkan mereka tidak mungkin untuk menghadirkan tim serta peralatannya saat pemilihan berlangsung.

''Meski upaya terbaik telah kami kerahkan, namun kami belum berhasil,'' ujar seorang pejabat UE yang tidak disebutkan identitasnya pada Sabtu (18/5).

UE telah merencanakan untuk mulai memantau pemilihan pada akhir April. Para pengamat rencananya ditempatkan di seluruh wilayah Mesir. Namun, dengan gagalnya proses administrasi antara UE dan Mesir, saat ini UE hanya dapat menempatkan tim penilai pemilihan di Ibukota Mesir, Kairo.

Pejabat UE mengatakan jika tim penilai pemilihan memiliki peran lebih terbatas dalam mencermati suara dibandingkan dengan pengamat. Ia juga mengatakan jika saat ini sudah terlambat bagi pihaknya melakukan pemantauan jangka panjang.

''Sekarang sudah terlambat bagi kami untuk melakukan pengamatan jangka panjang yang berarti,'' ujar pejabat UE itu menjelaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika