REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, telah memutuskan untuk tidak memimpin pemerintah persatuan mendatang dengan Gerakan Perlawanan Islam (HAMAS). Demikian kata seorang pejabat Faksi Fatah, pimpinan Abbas, pada Senin.
"Abbas meminta untuk tidak menjadi perdana menteri bagi pemerintah persatuan masa depan karena tugas besar yang sudah ia emban," kata Amin Makboul, Sekretaris Dewan Revolusioner Fatah, kepada Xinhua.
Pejabat Fatah tersebut menyatakan posisi itu akan diserahkan kepada seorang tokoh independen yang tak memiliki afiliasi faksi.
''Memilih orang yang independen bagi jabatan perdana menteri akan dibahas dengan Hamas, yang tak menentang keputusan Abbas,'' kata pejabat tersebut. Abbas telah dicalonkan untuk memimpin pemerintah persatuan sementara.
Pada penghujung April, Hamas dan Fatah mengumumkan kesepakatan perujukan guna mengakhiri pertengkaran politik Palestina.
Hamas dan Fatah terpecah ketika Hamas merebut Jalur Gaza pada Juni 2007 setelah mengusir pasukan keamanan yang setia kepada Abbas, yang sekarang menguasai Tepi Barat Sungai Jordan.