REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyebutkan enam modus mafia energi tambang yang biasanya memanfaatkan kondisi politik seperti pada saat kampanye Pemilu 2014.

"Wacana koalisi dan saling dukung antarparpol apakah mampu untuk mengusung program perbaikan tata kelola sumber daya alam yang menjadi 'pekerjaan rumah' bagi pemerintah selanjutnya," kata Manajer "Emergency Response" Jaringan Advokasi Tambang Ki Bagus Hadi Kusuma dalam diskusi yang bertajuk "Mencegah Mafia Migas dan Tambang Berperan dalam Pilpres 2014" di Jakarta, Selasa.

Bagus menyebutkan secara umum modus mafia tambang dan energi dalam melakukan aksinya, antara lain kekuasaan politik, seperti pemberian izin, penyalahgunaan wewenang dan pembiaran.

"Kedua, produk kebijakan, terutama dalam sektor pertambangan antara lain mineral, batubara, minyak dan gas serta kehutanan," katanya.