REPUBLIKA.CO.ID, MOSCOW -- Pejabat senior Rusia mengatakan, pemilihan presiden Ukraina pada Ahad lalu hanya akan memperdalam perpecahan politik di negara tersebut. Ini akan terjadi jika tidak ada jalan yang dilakukan untuk mengakhiri permusuhan dan 'road map' untuk mengakiri krisis tidak dilaksanakan.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Grigory Karasin bahkan meragukan apakah Rusia akan menganggap itu sebagai pemilu yang sah.

Dalam sebuah laporan pembicaraan antara Karasin dan duta besar Inggris untuk Rusia, Tim Barrow menyebutkan kementerian luar negeri menggarisbawahi pentingnya road map yang disusun oleh Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) dan reformasi konstitusi menyusul kesepakatan yang dicapai dalam pembicaraan di Jenewa.

"Tanpa implementasi perjanjian ini dan penghentian permusuhan oleh tentara wilayah tenggara (Ukraina), pemilu 25 Mei hanya akan memperburuk perbedaan negara ini," ujar Grigory.

Dalam pembicaraan di Jenewa, Amerika, Rusia dan Uni Eropa sepakat untuk meredakan ketegangan di Ukraina setelah Rusia mencaplok semenanjung Crimea dan penguasaan bangunan di timur Ukraina oleh pasukan pro Rusia.

Presiden Vladimir Putin mengatakan pemilu Ahad lalu ini bisa menjadi 'langkah ke arah yang benar' meski pejabat Rusia lainnya mengisyaratkan tidak akan mengakui hasilnya. Apalagi jika Kiev melanjutkan menggunakan angkatan bersenjata di timur Ukraina.

Sementara itu pasukan pro-Barat di Kiev yang tidak diakui Moskow sudah mengerahkan pasukan militer dan keamanan ke Ukraina timur untuk mencoba mendapatkan kontrol kembali atas bangunan yang dikuasai oleh separatis pro-Rusia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika